Matangkan Kesiapan Jelang Pemilu, Bawaslu Gelar Bimtek Panwaslu Se Papua Barat
Sorong, Papuabaratoke.com – Bimtek Panwaslu Se Papua Barat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu ) tahun 2018 di Kota Sorong, Sabtu (10/3/2018).
Bimtek ini diikuti oleh peserta dari seluruh sekretariatan Panwaslu se kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
Dan setiap sekretariatan kabupaten/kota masing-masing mengutus 5 orang peserta.
Kegiatan yang mengangkat tema, ‘Penataan, Pengelolaan Persuratan dan Arsip’ ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Papua Barat, Marlen Momot, ST didampingi oleh Sekertaris Bawaslu Fredrik Kokorule.
Kepada Papuabaratoke, Sabtu sore, usai pembukaan Bimtek, Marlen mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk melati panwaslu dengan sistem surat menyurat, termasuk dengan arsip yang benar menghadapi pemilu 2019 mendatang.
Selain itu, menekankan kepada seluruh anggota sekretariatan Panwaslu memahami dan menjalankan standar operasional prosedur dalam tata kelola berbagai laporan.
Sebab menurut Momot, penyelenggara pemilu ini sangat rentang dengan gugatan. Bahkan kata dia, gugatan tersebut ada kaitan dengan surat menyurat dan kearsipan.
“Oleh karena itu harus lebih terperinci ketika ada laporan yang berhubungan dengan tugas Panwas dan Bawaslu di daerah Papua Barat. Apalagi adanya laporan pelangaran dengan Pemilu. Maka harus direspon. Bahkan data-data yang dimiliki harus diperhatikan dan diarsipan secara tertib,” tuturnya.
“Kearsipan sangat penting ketika ada persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran,” ucap Momot.
Melalui kegiatan ini, tambah Momot, akan ada materi dari Bawaslu RI di bagian kearsipan, namun akan dilaksanakan pada Minggu (11/3/2018) besok.
Untuk itu peserta diharapkan serius dengan kegiatan ini dan harus lebih maksimal mengikuti setiap materi dari Bawaslu RI.
Berdasarkan laporan panitia Bimtek Bawaslu yang disampaikan oleh Sekretaris panitia Frans Rumbarar bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian sumber kegiatan menggunakan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018.
Sedangkan peserta yang dilaporkan tak hadir yakni Panwas kabupaten Pegaf dan Fakfak, dikarekanakan alasan penerbangan dari wilayah tersebut ke Kota Sorong.
