Portal Berita Papua Barat

Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Pastikan BU Lindungi Pekerja Dengan JKN-KIS

0 44
Lindungi Pekerja Dengan JKN-KIS
Kepala Kejari Manokwari, Agus Joko Santoso, SH dan Kepala Seksi Perdata dan TUN, dan tim Pemeriksa BPJS Kesehatan, yang dipimpin, Tonny Adrian, SH, bersama sejumlah perwakilan Badan Usaha (BU), pada kegiatan advokasi dan sosialisai terpadu penegakkan hukum terkait program JKN-KIS, di Kejari Manokwari, Rabu (24/1/2018) kemarin. (Foto: Ist)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Lindungi Pekerja Dengan JKN-KIS.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, Papua Barat, memastikan dan mewajibkan seluruh Badan Usaha melindungi pekerjanya dengan mendaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manowari, Florinsye Tamonob S.Kep, Ns, M.Kes melalui Pemeriksa BPJS Kesehatan, Tonny Adrian, SH mengatakan, pihaknya bersama tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari,
mengambil inisiatif dan langkah strategis mengawal dan mengamankan berbagai upaya yang dibutuhkan dalam penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha (BU).

Yaitu menggelar kegiatan advokasi dan sosialisai terpadu penegakkan hukum terkait program JKN-KIS kepada seluruh Badan Usaha yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari, yang dihadiri langsung Kepala Kejari Manokwari, Agus Joko Santoso, SH dan Kepala Seksi Perdata dan TUN, Rabu kemarin.

Ia mengatakan, bahwa sampai dengan 19 januari 2018, jumlah BU di Wilayah Kabupaten Manokwari mencapai 432, dengan total peserta atau pekerja sebanyak 10.225 jiwa.

Baik Badan Usaha (BU) besar, menengah dan kecil maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Kabupaten Manokwari.

“Tentu kami himbau agar pemberi kerja memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang kaitannya dengan produktifitas perusahaan yang harus diikuti memberikan perlindungan kesehatan pagi para pekerjanya,” tutur Adrian dalam siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Kamis (25/1/2018).

Lebih jauh dikemukakannya, para pekerja sebagai tulang punggung perusahaan wajib dan menjadi kebutuhan fundamental untuk diberikan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan yang digelar di Kejari Manokwari tersebut, bertujuan agar memberikan pemahaman kepada perusahaan, dari sisi hukum pentingnya kepastian perlindungan kesehatan bagi para pekerja.

Baca Juga:  Blacksteel dan Permata Indah Jadi Final Idaman Di Futsal Championship Mkw

Sehingga pemberi kerja kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait program jaminan sosial di perusahaan tesebut. Dan lanjut dia, memastikam tak ada perlakuan diskriminatif atau perlakuan khusus dari pemberi kerja, yang hanya menjamin pegawai dengan masa kerja lama.

“Bahwa kepatuhan pemberi kerja semata-mata tidak berhenti hanya dengan mendaftarkan pekerjanya tapi harus membayar iuran yang mana menjadi kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Karena untuk kolektabilitas iuran di Kabupaten Manokwari sebesar 70,27 persen,” ujar Adrian.

“Kegiatan ini kami ingin memastikan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya, membayar iuran, dan memberikan data secara lengkap dan benar sehingga pemberi kerja terhindar dari sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!