Portal Berita Papua Barat

Provinsi Papua Barat Akhirnya Capai UHC Kepesertaan JKN-KIS

0 139
UHC Kepesertaan JKN-KIS
UHC Kepesertaan JKN-KIS – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan dr. Anurman Huda MM, AAK Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua barat BPJS Kesehatan usai menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat dengan BPJS kesehatan kedeputian wilayah Papua Dan Papua Barat, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC) pada 2018, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – UHC Kepesertaan JKN-KIS.  Provinsi Papua Barat akhirnya mencapai pada posisi Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan program JKN-KIS, yang akan mulai berlaku sejak tgl 1 Maret 2018.

Hal ini merupakan wujud nyata salah satu visi-misi Gubernur Papua Barat untuk menjamin seluruh penduduknya mendapatkan hak dalam bidang pelayanan kesehatan.

Demikian diungkapkan dr. Anurman Huda MM, AAK Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua barat BPJS Kesehatan mengatakan, pascah dialakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, di gedung PKK Papua Barat, Senin (26/2/2018).

Proses PKS UHC di Papua Barat ini dirintis sejak awal Gubernur Dominggus Mandacan dilantik menjadi Gubernur. Saat itu kata dia, Bayu Wahyudi selaku Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, secara resmi bertemu di Manokwari.

“Visi Bapak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk mensejahterakan masyarakatnya saat itu tergambar dengan jelas. Dan ditindalankuti pada tanggal 18 Januari 2018, MOU tentang komitmen UHC PB yang kami tandatangani bersama di ruang kerja beliau,” ungkapnya melalui siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Selasa (27/2/2018).

Ia mengatakan, akselerasi upaya untuk mencapai UHC menjadi semakin intensif. Dimana anggota-anggota tim perumus PKS bekerja keras secara simultan. Bahkan pada saat rapat terakhir sebelum penandatanganan, Gubernur Dominggus Mandacan sendiri yang memimpin rapat terpenting tersebut.

“Sehingga tidak heran, hanya dalam waktu satu setengah bulan sejak MOU ditandatangani, kemarin (Senin, 26/2/2018, red) kami akhirnya menandatangani dokumen bersejarah tersebut di hadapan Ketua DPRD, Ketua MRPB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Walikota/Bupati, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov dan Kacab-Kacab BPJS Kesehatan di wilayah Papua Barat,” tutur dia.

Baca Juga:  Kral Kandang Jepit Dan Pengadaan Hormon Disiapkan Dongkrak Program Ipsus Siwab

dr. Anurman menyebutkan, dengan dilakukannya PKS UHC Provinsi Papua Barat, adalah Provinsi ke-empat se-Indonesia, setelah Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo. Bahkan ini menjadi PKS UHC Provinsi yang pertama di Indonesia Timur, yakni suatu pencapaian yang sangat luar biasa.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat yang dilakukan Gubernur Dominggus Mandacan dengan BPJS kesehatan kedeputian wilayah Papua Dan Papua Barat, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC) pada 2018, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018).

 

“Sehubungan proses UHC ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak yang berkontribusi terwujudnya PKS UHC di Papua Barat. Terkhusus bapak Gubernur Dominggus Mandacan-wakil gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRPB, Pieters Kondjol, Kajarai Manowari, Agus Joko Santoso, Sekda Nataniel Mandacan, Kepala BPKAD, Abia Ullu, Kepala Dinkes, Otto Parorongan, Lazarus Indou (Ka Dinsos), Mathias Makambak (Ka Biro Otsus) dan Suprianto (Plt Ka Biro Hukum),” ucapnya.

Selain ini ungkapanya, takala luar biasa dari proses UHC ini, justru ada beberapa Bupati yang memiliki visi yang sejalan dengan Gubernur Papua Barat, mendahului menandatangani PKS UHC untuk penduduknya.

Yaitu, Kabupaten yang pertama UHC adalah Raja Ampat, disusul Kaimana, Teluk Bintuni, Tambraw, Sorong Selatan dan Kabupaten Fakfak.

“Beliau-beliau inilah para Bupati pioner yang memungkinkan Provinsi Papua Barat menjadi UHC saat ini,” imbuhnya.

Untuk menjaga amanah yang dititipkan Pemprov Papua Barat, terang dia, pihaknya menghadirkan seluruh Kepala Cabang dan Kepala Kabupaten BPJS Kes di wilayah Papua Barat. Dikarenakan di tangan mereka lah program UHC JKN ini dikawal di lapangan bersama dengan lintas dinas dan instansi terkait.

“Meskipun masih banyak kekurangan jumlah faskes (Fasilitas Kesehatan), jumlah tenaga dokter dan kelengkapan sarana faskes di Papua Barat, hal ini tidak menyurutkan kami untuk melayani dengan hati seluruh penduduk,” pungkas Anurman Huda.

Editor: Kris Tanjung

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com