Portal Berita Papua Barat

GSBI : PP 87 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dinilai Rugikan Buruh

1
PP 87 Tahun 2015
PP 87 Tahun 2015 Dinilai Rugikan Buruh – Yohanes Akwan, Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat
Manokwari, Papuabaratoke.comPP 87 Tahun 2015. Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan menyatakan, penghitungan upah layak bagi buruh dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 87 tahun 2015 tentang pengupahan sangat merugikan para buruh di daerah ini.

“Di Papua Barat buruh bisa hidup  dengan upah 3,9 juta. Kalau penetapan UMP mengacu PP 78 dan mengikuti inflasi nasional serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,7 persen, maka sangat tidak adil. Karena kesenjangan harga di sini sangat tinggi,” ujar Akwan  di sela rehat sidang pleno penetapan UMP dan UMS Papua Barat tahun 2018, Senin (30/10/2017) di Kantor Gubernur Papua Barat.

Dia mengatakan, acuan penetapan UMP dengan acuan regulasi tersebut justru membuat buruh tidak bisa sejahtera.

“Padahal buruh termasuk memikiki kontribusi terbesar dalam pembangunan di daerah ini. Buruh menjual jasa secara profesional, maka harus dihargai secara profesional juga,” ujarnya lagi.

Dia berharap, Gubernur Papua Barat mempertimbangkan besaran UMP demi kesejahteraan para buruh di daerah ini.

“GSBI menolak PP 78 dalam sistem politik upah murah yang kemudian dipraktek oleh pemerintah pusat sehingga buruh menjadi korban,” ucap Akwan.

Akwan menambahkan, para buruh untuk bersatu dan segera mengkonsolidasikan diri demi pentingnya berserikat. Sehingga hak pekerja tidak dirampas oleh pengusaha yang mencari keuntungan semata. (*2/PBOke)

Comments
error: Content is protected !!