Portal Berita Papua Barat

Kapan Perdasus DBH Migas Hadir ?

0 10
Yan Christian Warinussy, SH

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) Provinsi Papua Barat untuk kabupaten/kota dan daerah penghasil (Teluk Bintuni dan Sorong), menggunakan Peraturan Gubernur.

Hal ini dilakukan sejak pemerintahan dibawah pimpinan mantan Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi. Terakhir adalah Pergub Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

“Padahal dalam amanat Pasal 34 ayat (7) Undang Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, (berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008) disebut pembagian lebih lanjut DBH diatur secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus),” jabar Yan Christian Warinussy, SH, Sabtu (5 Agusus 2017).

Lewat surat elektroniknya, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari ini mempertanyakan bagaimana nasib Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) DBH Migas Provinsi Papua Barat.

“Kenapa DPR PB dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat belum juga membahas dan mengesahkannya ?. Hambatan atau kendalanya dimana ?,” bebernya kepada PBOke.

Menurutnya hal ini sangat penting disikapi rakyat di Provinsi Papua Barat. Dari informasi yang diterimanya, antara Tahun 2010- 2016, realisasi transfer DBH Migas untuk kabupaten penghasil (Teluk Bintuni) cukup besar. Namun rakyat di daerah penghasil ini tidak merasakan dampaknya.

“Enam tahun itu, Bintuni menerima DBH Migas untuk minyak bumi sekitar Rp.483, 4 Milyar dan DBH Gas Alam sekitar Rp.651, 4 Milyar, masuk kas daerah.Namun masyarakat adat Sebyar yang merupakan daerah penghasil, tidak merasakan manfaat dari DBH Migas tersebut,” paparnya.

Ia menilai hal ini penting menjadi perhatian parlemen lokal DPRD dengan fungsi kontrol publik. Selain itu, pihak kepolisian juga bisa mengumpul Bahan dan Keterangan (Pulbaket) guna menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan.

“Ini bisa dilakukan atas dugaan adanya penyelewengan keuangan dalam konteks pengelolaan DBH Migas di Kabupaten Teluk Bintuni,” ungkap Warinussy. (ARN/PBOke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!