Manokwari, Papuabaratoke.com – Bangunan Perkantoran Mansel. Eks tanah dan bangunan perkantoran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) yang dibangun untuk persiapan akses roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat, terpaksa dihibahkan kepada Kodam XVIII Kasuari Papua Barat.
Penghibaan tanah dan isi bangunan dilakukan karena bermasalah dan bertentangan dengan keputusan terkait undang-undang pemekaran Mansel, sehingga lokasi tersebut tak digunakan.
Pasalnya berdasarkan undang-undang pemekaran Kabupaten Mansel sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan kabupaten Mansel di Provinsi Papua Barat, dan pasal 7 tentang ibu kota kabupaten Mansel harusnya berkedudukan di Boundji Distrik Ransiki.
Hanya saja, bangunan kantor pemerintahan tersebut, terlanjut dibangun di Kaliyar, Dembek, Distrik Momi Waren. Lantas meghindari dampak hukum kedepannya, maka Bupati Masel, Markus Waran mengambil kebijakan sesuai dengan pasal 8 tentang urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan kabupaten Mansel.
Atas kebijakan itu, dan sesuai dengan kesepatan dan persetujuan pemerintah daerah besama anggota legislatif Mansel, maka tanah dan seisi bangunan perkantoran dihibakan untuk pembangunan markas Rindam Kodam XVIII Kasuari Papua Barat.
“Area ini tidak sesuai dengan amanat UU pemekaran Mansel, tapi kenyataannya pembangunan sudah jalan disini (kaliyar), padahal harusnya perkantoran harus dibangun di Boundji Ransiki,” tegas Bupati Waran di Mansel, Senin (26/2/2018).
Dikliam Bupati Waran bahwa, mekanisme hiba tanah dan isi bangunan ke Makodam Papua Barat terlebih dulu melalui kesepakatan pemda dan DPRD, bahkan koordinasi dengan pihak BPK, BPKP, KPK dan pemprov Papua Barat, dan pihak penegak hukum lainnya pun telah dilakukan.
“Terkait hibah lokasi dan bangunan ini, sudah melalui tahapan dan proses sesuai mekanisme, sehingga proses hiba tanah kepada Kodam Papua Barat telah kami lalui,” ucap Bupati Waran.
