Portal Berita Papua Barat

Diduga Palsukan Dokumen, Pokja 13 Papua Barat dan PT.DSCP Dipolisikan

0 46
Gambar Ilustrasi sumber: rmoljakarta.com

Manokwari, Papuabaratoke.com – Direksi PT. Darma Bhakti Pertiwi (PT.DBP), mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 13) Provinsi Papua Barat dengan PT. Duta Sarana Cipta Papua (PT. DSCP).

Hal ini terkait indikasi penyimpangan prosedur (pemalsuan dokumen) dan indikasi Korupsi Kulusi dan Nepotisme (KKN) terhadap paket belanja jasa keamanan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.
Direksi PT. DPB, A.Maldjawati Takdare, membuat Laporan Polisi (LP) di SPKT Polda Papua Barat, dengan Nomor LP; STPL/260/VIII/2017/Papua Barat/ SPKT, tanggal 29 Agustus 2017.

Ia memperkarakan pemalsuan dokumen/surat, tanggal 21 Agustus 2017 di Kantor Gubernur Papua Barat, dengan terlapor Pokja 13 dan PT. Duta Sarana Cipta Papua.
Kepada wartawan, Kamis (30/8/2017), Maldjawati Takdare mengaku laporan tersebut dibuat karena dugaan kuat adanya indikasi penyimpangan dan KKN.

Diterangkan, proses lelang paket Belanja Jasa Keamanan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, pemenang tender, PT.DSCP, tidak memiliki Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang masih berlaku.
“Masa berlaku Surat Ijin Operasional BUJP PT.DSCP habis sejak 27 Juli 2017 dan belum diperpanjang hingga penetapan pemenang tender,” bebernya.

Ia mengaku PT.DBP telah membuat surat sanggahan tanggal 24 Agustus lalu kepada Pokja 13, dengan uraian mengenai Surat Ijin Operasional BUJP oleh PT. DSCP. Sanggahan ini dijawab Pokja 13 dengan menyebut PT.DSCP telah memiliki ijin BUJP dan memiliki surat rekomendasi perpanjangan.

“Ijin operasional BUJP milik PT. DSCP kadaluarsa dan mereka hanya mengantongi surat rekomendasi perpanjangannya saja,” akunya. Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Papua Barat juga membenarkan jika PT.DSCP memenuhi syarat mengantongi ijin BUPJ maupun perpanjangan.

Baca Juga:  Pokja Efata Kembangkan Produk Keripik Lokal Manokwari

“Dir Binmas Polda secara implisit memperjelas jika surat ijin operasional PT. DSCP masih dalam proses perpanjangan karena perpanjangan surat ijin operasional BUJP merupakan kewenangan Kapolri,” papar Maldjawati.
Ia mempertanyakan langkah Pokja 13 yang tidak menggugurkan penawaran PT.DSCP, justru menjelaskan dalam surat sanggahan tentang surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional BUJP.

“Surat rekomendasi hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi permohonan perpanjangan ijin, bukan sebagai pengganti Surat Ijin Operasional BUJP,” tegasnya. Hal ini sesuai dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010.

Ia menilai Pokja 13Pemprov Papua Barat menyalahi prosedur dan tidak transparan dalam melakukan proses pelelangan. Pasalnya, dokumen tersebut bukan kategori rahasia sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2012, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tembusan aduan ini juga diakui sudah disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Papua Barat. Termasuk, Inspektorat, BPK RI Perwakilan Papua Barat, Ombudsman RI perwakilan Papua Barat dan Disnakertans. (ARN/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!