Portal Berita Papua Barat

Dugaan Penyimpangan Proyek Unipa, HN : Saya Kerja Sesuai Kontrak

0 43

Manokwari, Papuabaratoke.comHN, kontraktor yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung Rektorat Universitas Papua (Unipa), akhirnya angkat suara.

Ia menjelaskan proyek pembangunan kantor Rektorat Unipa, dilakukan sesuai kontrak dan merasa tidak melakukan kesalahan terkait dugaan yang muncul dan menyeret namanya.

“Dari jumlah anggaran sekitar Rp.70 Milyar, semua kita kerjakan. Mulai dari gedung, taman-taman bahkan jalan kita aspal semua,” beber HN Senin (31 Juli 2017).

Justru dalam pekerjaan itu ia merasa dirugikan. Pasalnya, meski sudah melewati masa perawatan pekerjaan enam bulan, pihak Unipa dituding membebankan perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak.

“Seperti kamar mandi ada yang tehelnya pecah, kita perbaiki, lift rusak kita perbaiki, tembok-tembok yang sudah pudar kita disuruh cat ulang. Padahal itu sudah di luar tanggungjawab kami, karena ingin menjaga hubungan baik kita kerjakan. Tapi kalau terus menerus siapa yang mau rugi,” terangnya.

Dalam proyek ini, mulai dari tahap satu hingga tahap ke lima, dirinya mengungkap selalu diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Dikti. Dan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang menyatakan terdapat kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara.

“Nah setiap tahap pekerjaan selesai, BPK mengeluarkan rekomendasi, kita selalu laksanakan. Jika ditotalkan jumlahnya uang yang kita kembalikan ke Kas Negara sekitar Rp. 2 miliar. Jumlah itu pengembalian dari pembangunan 2013 sampai 2015,” ungkapnya.

Dirinya menyatakan bahwa tidak ada masalah, karena sudah diaudit oleh BPK dan Dirjen Dikti, sehingga dia (HN) menganggap telah selesai dan tidak ada persoalan karena gedung itu sudah digunakan 6 tahun.
Diakui kasus ini erat kaitanya dengan persaingan usaha. Untuk itu, ia merasa dirinya sengaja dicarikan kesalahan.
Pasalnya semua dokumen hasil pemeriksaan BPK dan Dirjen Dikti serta bukti pengembalian sejumlah dana pada Kas Negara, telah diserahkan HN ke penyidik.

Baca Juga:  Gagal Eksekusi Koruptor, Kajari Manokwari Dituding "Sakit"

“Saya diperiksa satu kali. kalau staf-staf yang lain, lebih dari 2 sampai 3 kali. Mungkin saja ada orang yang tak suka dengan saya. Sepengetahuan saya, pekerjaan ini sudah clear di BPK dan Dirjen Dikti,”papar HN.

Menurutnya, yang berhak mengaudit pekerjaan yang bersumber dari APBN adalah BPK, dan ini telah dilakukan. Meski demikian, ia menghormati proses yang dilakukan Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat.

HN mengklaim pekerjaan yang disebut tak sesuai kontrak, diantaranya pengurangan maupun penambahan volume, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara rekanan dan pihak pemberi kerja (Unipa).

“Memang ada pengurangan dan penambahan volume, itu namanya Adendum atau Perubahan. ini hal yang wajar, tentunya disepakati para antara kontraktor dan Unipa,” pungkasnya.

Terkait itu, Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melibatkan ahli konstruksi untuk mengecek langsung pembangunan tersebut.  Hasilnya, diduga terjadi penyimpangan pada proses pembanguna Tahun 2014 dan 2015, dengan kerugian Negara puluhan miliar rupiah. (ARN/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com