Portal Berita Papua Barat

Hukum Adat Bisa Jadi Solusi Penegakan Hukum Di Tanah Papua

0 11
Hukum Adat Bisa Jadi Solusi Penegakan Hukum
Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, SH, M.Hum

Manokwari, Papuabaratoke.comHukum Adat Bisa Jadi Solusi Penegakan Hukum.  Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, SH, M.Hum, mengatakan Hukum Adat di Papua dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua, Nasional dan Internasional.

Ia membeberkan jika Hukum Adat bisa menjadi bahan refrensi bagi majelis hakim (pengadilan), untuk memutuskan perkara sengketa.
“Hukum adat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua Barat. seminar yang digelar Senin lalu, bisa dijadikan refrensi untuk menyusun naskah akademisi hukum adat,” ujar Filep, Rabu (13/9/2017).

Dijabarkan, masyarakat menjadi objek utama dalam Hukum Adat, sementara pemimpin di Papua dan Papua Barat dalam hal ini Gubernur, sebagai Eks Offcio dari masyarakat adat atau kepemimpinan adat.

Selain itu, penyelesaian masalah tapal batas antar wilayah pun bisa diselesaikan secara besama-sama dengan menggunakan Hukum Adat.
“Hukum adat perlu dikembangkan dan menjadi solusi penegakan hukum di Tanah Papua. Harus memberi jaminan kepastian hukum adat yang sifatnya mengikat dan final,” terangnya.

Mantan anggota KPU Papua Barat ini menilai perlunya penguatan lembaga Peradilan Adat dengan sistem peradilan hukum adat. Tujuannya, mendapat legitimasi Hukum Adat oleh Negara.
“Masyarakat adat bisa dijadikan objek utama dalam konteks hukum formal, dengan kedudukan Gubernur Papua dan Papua Barat yang merupakan penerima mandat dari masyarakat adat Papua. (Tom/PBOke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!