Portal Berita Papua Barat

Kasus Korupsi KONI PB, Jimy Ijie: Kok Bendaharanya Berkeliaran Bebas ?

0
Kasus Korupsi KONI PB
Kasus Korupsi KONI PB – Anggota DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Jimmy Demianus Ijie Ke RSUD Manokwari, Sabtu (30/9/2017). (Photo: ILO/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comKasus Korupsi KONI PB. Kasus pembangunan Gedung KONI Papua Barat sudah menetapkan dua tersangka utama, AR dan YR, yang kini tengah menjalani proses hukum. Namun, kasus ini rasanya kurang lengkap jika hanya mengusik keberadaan mantan dua orang Ketua Harian KONI tersebut. Diyakini, masih ada pihak atau orang lain yang juga harus ikut bertanggungjawab dalam kasus ini.

Anggota DPR RI, Jimy Demianus Ijie, dengan lantang menyuarakan agar aparat penegak hukum tak menutup mata soal ini. Ia justru mempertanyakan mantan Bendahara KONI PB yang kini bebas berkeliaran.
“Kenapa oknum pengurus yang lain justru bersenang-senang ?. Contohnya, mantan bendahara KONI PB yang kini bersenang-senang di Jawa,” ungkapnya, Rabu (4/10/2017) via ponsel.

Ia menduga jika mantan bendahara juga berperan dan ikut terlibat, karena mengatahui semua anggaran, baik pengeluaran dan pemasukan. Sejak perkara pembangunan KONI PB muncul ke publik, mantan bendahara pun menghilang. Bahkan, Jimy merasa aneh karena yang bersangkutan tidak ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atau tersangka.

“Apakah yang bersangkutan (bendahara) sudah pernah dimintai keterangan terkait kasus ini ?. Ia sudah tentu paham soal anggaran namun seakan tidak tersentuh hukum,” paparnya.
Jimy pun mendapat kabar jika yang bersangkutan saat ini sedang berlindung di salah satu kampung di Pulau Jawa. Baginya, semua aktor yang terlibat dibalik kasus ini harus dibongkar.

“Jangan hanya dua orang yang sebagai mantan ketua harian yang dihukum. Bula perlua semua pengurus inti ikut diperiksa kembali,” tegasnya. Sebagai mantan anggota DPR PB, ia mengaku anggaran yang digelontorkan untuk KONI PB sangat besar. Paling tidak, KONI selalu menerima anggaran berkisar Rp.10-50 Milyar, bahkan lebih.
“Uang ini harus dipertanggungjawabkan dan jangan hanya sekedar menjadikan lembaga ini sekedar program yang menggunakan uang rakyat. Jika demikian, kasus KONI ini dikatakan pencucian uang,” pungkasnya. (TIM/PBOke)

Comments
error: Content is protected !!