Manokwari, Papuabaratoke.com – KNPI Apresiasi Kinerja Kepolisian. KNPI Apresiasi Kinerja Kepolisian. Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Provinsi Papua Barat, Jefry Auparay mengapresiasi langkah polisi yang dengan cepat menangkap pria berinisial HK (40) terduga pelaku pelecehan seksual yang menewaskan SP bocah perempuan 11 tahun di Jalan Swapen Perkebunan, tepat di belakang Klinik bersalin Swapen, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (1/3/2018).
HK adalah residivis kasus pemerkosaan disertai pembunuhan beberapa tahun silam yang masih dikenai lapor wajib di Lapas Kelas IIB Manokwari.
Respon polisi dinilai Majelis Pemuda Indonesia (MPI), sebagai pintu dan semangat baru di bawah komando Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi dan Kasat Reskrim Polres Manokwari AKP Indro Rizkiadi menangani kasus kriminalitas lainnya yang belum terungkapkan ke publik.
“Kalau bisa penangananan kasus kriminalitas di wilayah jajaran hukum Polres Manokwari jangan sampai melemah pengungkapannya lagi. Dengan terungkapnya kasus pedofilia anak di Swapen yang terungkap dalam 4 hari ini, menjadi penyemangat baru, kepolisian manokwari semakin eksis dan dapat ungkap kasus lainnya,” kata Jefry Auparay, kepada Papuabaratoke.com, Minggu (4/3/2018) malam melalui siaran persnya selaku tokoh pemuda Manokwari.
Jefry berharap, terkait hal lainnya, seperti contoh kasus terkait pelaku pemerkosa yang terjadi di Kampung Ayambori dimana insial dan keberadaan pelaku jika telah dikantongi Polisi harap pelaku segera dieksekusi.
“Kami harap semangat jajaran Polres Manokwari yang hari ini telah dibuktikan jangan kendor. Selain itu, pengungkapan kasus kriminalitas jangan juga tebang pilih. Terapkan hukuman secara tegas kepada para pelaku yang sangat tidak menghargai hidup manusia lainnya,” cetus Jefry.
Terkait kasus kekerasan sekaual hingga merenggut nyawa putri dari anggota polisi yang bertugas di Mapolda Papua Barat, Bripka Muhamad Arfah ini, Jefry secara khusus meminta pelaku dihukum berat oleh polisi.
Perbuatan pelaku, kata dia, sangat tak bisa ditoleransi. Apalagi telah melakukan kejahatan serupa lebih dari sekali.
“Jika fakta hukum menguatkan bahwa yang bersangkutan menjadi pelaku kejahatan seksual, kami meminta aparat hukum menggunakan pasal pemberatan. Ini tak boleh ditoleransi,” tukasnya.
Dimana terhadap pelaku HK, sang residivis dan predator anak patut disangkakan Pasal 82 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.
Selain itu, undang- undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan mampu diterapkan penyidik dalam kasus ini.
