Komnas HAM Targetkan “Penyelesaian Kasus Wasior Berdarah” dan Pembangunan Kantor HAM Perwakilan Papua Barat

148 views

Komnas HAM (Foto : Ist)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menargetkan penyelesaian kasus Wasior berdarah dan pendirian Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Barat, ditargetkan selesai pertengahan tahun 2018 mendatang.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan Kasus Wasior berdarah dan pendirian Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Barat adalah dua agenda besar Komnas HAM Perwakilan Papua.

“Kasus Wasior, Komnas HAM sudah mendapat petunjuk dari Kejaksanaan Agung untuk melengkapai berkas untuk dibawa ke Pengadilan. Kasus ini sudah masuk dalam prolegnas. Kita berharap pertengan tahun 2018 ini sudah selesai,” kata Frtis di Manokwari, Selasa (28/11/2017).

Di hari yang sama, pihak Komnas HAM perwakilan Papua telah bertemu dengan DPR Papua Barat. Kata Frits, pertemuan itu membicarakan dua agenda tersebut. “Kita juga akan bertemu dengan gubernur untuk membicarakan hal yang sama tetapi beliau tidak berada di tempat,” ujarnya.

Dikatakan, syarat pendirian Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat membutuhkan ijin Menteri Pendayagunaan Apratur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Selain syarat tersebut, juga dibutuhkan naskah akademik.

“Sekarang tinggal merumuskan draf naskah akademik. Kendala mendirikan kantor Komnas HAM di Papua Barat adalah belum adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Selama ini, kami mengalami kebutuan komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Frits, dukungan anggaran baru didapatkan dari Pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar FGD dan lokakarya terkait percepatan pendirian kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Barat.

“Kita akan jelaskan persoalan ini ke gubernur. Kita berharap ada MoU dengan Pemda terkait percepatan pendirian kantor,” ucapnya.

Ditambahkan, salah satu hal yang juga diupayakan dalam penyelesaian kasus Wasior berdarah adalah, mendorong lahirnya Peraturan Gubernur. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan semacam dukungan bagi korban maupun keluarga korban kasus Wasior berdarah. “Kita berharap juga ada dukungan politik dari DPR Papua Barat juga,” pungkasnya. (ARF/PBOke).

Baca Juga:  Sebelum Ke Makassar, Futsal PB Rencanakan Gelar TC Sepekan

Penulis: 
author

Tinggalkan Komentar