Portal Berita Papua Barat

Pemprov PB Diingatkan ‘Waspada’ Soal Rencana Pengembalian Kebun Sawit Prafi

0 65

Manokwari, Papua Baratoke.com – Belum lama ini, muncul niat PT.YongJing Investindo berniat mengembalikan aset perkebunan Kelapa Sawit di Prafi, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Rencana pengembalian ini disampaikan salah satu direksi kepada Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Alasannya, perusahaan tidak mampu mengelola kebuan sawit.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari , Yan Christian Warinussy, SH, meminta Gubernur berhati-hati dengan maksud tersebut. “Berdasarkan data yang kami miliki, awal mula pengalihan status kepemilikan atas kebun tersebut dari PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) II mengandung masalah hukum,” bebernya melalui surat elektronik yang diterima PBOke, Rabu (19 Juli 2017).

Menurutnya, Tahun 2014 pernah ditandatangani akte jual-beli dibawah tangan antara PT.Papua Doberai Mandiri (Padoma), perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebagai penjual.
“PT.Padoma menjual perkebunan PTPN II di Prafi tersebut kepada PT.Yongjin Investindo sebagai pembeli, yang diwakili Lu Baomin selaku Presiden Direktur,” ungkapnya.

Dokumen jual-beli dibawah tangan ini, lanjut Warinussy, ditandatangani kedua pihak diatas meterai tanpa tanggal, bulan dan tahun. Pemprov Papua Barat diwakili Sekretaris Daerah saat itu, Ir.Marthen Luther Rumadas, sebagai tanda diketahui dan disetujui dengan cap pemerintah daerah.

Sedangkan, nama dan jabatan Gubernur Papua Barat (waktu itu), Abraham Octavianus Atururi, belum ditandatangani.
Belakangan, justru perusahaan ini dilelang dengan peserta tunggal PT.Yongjin Investindo, tanggal 9 Mei 2014. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-02/MBU/210 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.
“Sebaiknya perlu dilakukan studi kelayakan dan audit total atas aset kebun sawit ini, termasuk proses transaksi lelang terdahulu,” beber Warinussy.
“Apabila kedepan terdapat indikasi kuat dugaan tindak pidana, perlu diselesaikan sesuai mekanisme berdasarkan aturan perundang-udangan yang berlaku,” tegasnya. (ARN/PBoke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com