Manokwari, Papuabaratoke.com – Kapolri Jendral Tito Carnavian, diminta mencabut Surat Keputusan (SK) pergantian Kapolda Papua Barat dengan Nomor ST/1768/VII/2017. SK yang menunjuk Brigjen Pol Adolof R.Rodja menggantikan Brigjen Pol Martuani Sormin Siregar, dinilai tidak mempertimbangkan hak Orang Asli Papua (OAP) sesuai amanat Otsus UU No.21 Tahun 2001 Hal ini terungkap saat ratusan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa, pemuda dan masyarakat di Manokwari, menggelar aksi Senin (24 Juli 2017) di Kantor DPR Papua Barat.
Dari pantauan PBOke, sejumlah pamplet dan spanduk berisi tulisan penolakan pergantian Kapolda Papua Barat. Diantaranya “Stop Diskriminasi OAP’.Korlap aksi, Gerardus Tembut, menjelaskan aksi yang gelar murni tanpa desakan pihak manapun. Pasalnya, terkesan ada diskriminasi terhadap OAP selama ini di dalam internal Polda Papua Barat.
Mahasiswa sempat kecewa saat berada di gedung dewan karena tidak ditemui Ketua DPR PB yang sedang bertugas di Raja Ampat. “Setiap ada aksi demo, Ketua DPR PB tidak pernah ada di kantor. Yang ada hanya ketua DPR PB dari Fraksi Otonomi Khussus,” kata Hugo Asrouw, Ketua Alinasi Mahasiswa Pemuda Papua di Manokwari.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Roberth Manibuy, mengajak massa untuk mengutus beberapa perwakilan dan bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasi secara baik di dalam gedung, sambil menunggu kehadiran Ketua DPR PB yang sedang dalam perjalanan kembali ke Manokwari. (ARN/PBOke)
