Portal Berita Papua Barat

Polda PB Disorot, Kapolri Diminta Perjelas Kasus Eks Bupati Sorsel

0 273
Kasus Eks Bupati Sorsel
Kasus Eks Bupati Sorsel – Ketua DPC GMNI Manokwari, Yosak Saroi. (Foto: Ist)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Kasus Eks Bupati Sorsel.  Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian diminta memperjelas kasus dugaan korupsi Kapal Cargo LCT Sorsel Indah yang menyeret mantan Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Otto Ihalauw (OI).

Pasalnya, sejak bergulirnya pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santoso, SIK, bahwa kasus (Kapal Cargo LCT Sorsel Indah, red) yang menjadikan Otto Ihalauw tersangka, telah diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri, menimbulkan berbagai penafsiran negatif kepada Institusi Polri khususnya di Polda Papua Barat.

Penafsiran tersebut datang, baik dari akademisi, pengamat hukum, penggiat anti korupsi, mahasiswa maupun masyarakat.

“Untuk itu, kehadiran Kapolri di (Manokwari-Papua Barat) sini, harus mampu memperjelas secara terbuka kenapa kasus dugaan korupsi mantan Bupati Sorsel OI, diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri,” demikian cetus Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manokwari, Yosak Saroi, pada Papuabaratoke.com, Minggu (28/1/2018).

Ia mengatakan, kasus yang menyeret mantan Bupati Sosel ini, dugaan kerugian negaranya, masih jauh lebih besar dari kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Koni Papua Barat. Dimana Polda Papua Barat berhasil menyeret mantan ketua harian Koni AR dan YR hingga ke Pengadilan Tipikor Manokwari.

“Tapi kok kenapa kasus OI mantan Bupati Sorsel yang nilai dugaan kerugian negaranya lebih kecil dari kasus Koni, penyidik Polda Papua Barat tidak bisa tuntaskan hingga diambil alih oleh Bareskrim,” tukasnya.

Terkait hal ini, Yosak menegaskan, bahwa salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan sosial di Papua Barat terus berlangsung hingga saat ini adalah dugaan korupsi yang meraja lela.

Tak hanya itu, ia mengatakan, terhambatya pembangunan baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi di Papua Barat dikarenakan berlangsungnya dugaan korupsi.

“Oleh karenanya, sebagai penegak hukum, seharusnya penyidik di Polda Papua Barat, menjawab kondisi yang saya sebutkan dengan bekerja secara profesional,” ucap Yosak.

“Ini nyata, kasus yang menguras uang negara dan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat seakan biasa saja. Sementara kasus-kasus kecil seperti postingan di facebook, langsung ditangkap. Sedangkan yang nyata-nyata sudah jadi tersangka masih bebas tidak ditahan,” sesal dia.

Baca Juga:  Wagub : Papua Barat Untuk Semua, Bukan Kelompok Tertentu

Untuk itu, pihaknya berharap, kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Manokwari, memberikan atensi khusus terhadap kinerja Polda Papua Barat dalam hal penanganan dugaan korupsi.

“Karena kalau Polda Papua Barat dinilai tidak mampu bekerja profesional, berarti seorang pimpinan (Kapolri) dianggap gagal merefomasi mental di tubuh Polri,” pungkasnya

Sebelumnya Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma mengatakan, alasan pengalihan berkas Polda Papua Barat ke Mabes Polri yang menyatakan kesibukan tersangka OI di Jakarta sebagai salah satu tokoh pemekaran daerah bukanlah hal yang tepat dan mengada-ngada.

Tersangka OI bukanlah seorang warga Negara RI yang mendapat hak istimewa di dalam hukum. Dikarenakan bukan pejabat negara yang patut mendapat kebijakan penanganan dan pelimpahan berkas perkaranya sebagaimana telah disampaikan oleh Polda PB melalui penyidik Direskrimsus Polda.

Dan dikatakan pula, OI bukanlah pejabat Negara yang patut diberikan hak imunitas sehingga segala proses hukum yang sudah dilaksanakan diabaikan oleh penegak hukum di daerah, khususnya Polda Papua Barat.

Menurut Wamafma, pengalihan perkara OI ke Mabes Polri tak memiliki alasan hukum yang kuat dan patut diduga aparat hukum Polda Papua Barat tak mampu melaksanakan dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang nyata OI telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan dua alat bukti pada 27 Oktober 2017 lalu.

Untuk itu menurut dia, patut dan wajar, jika masyarakat menduga dengan penafsirannya, bahwa ada upaya untuk menghilangkan perkara ini.

Tito tiba di Bandara Rendani Manokwari menggunakan pesawat carteran yang sebelumnya meresmikan kantor Samsat Morotai Kabuputen Morotai Provinsi Maluku Utara, sekira pukul 16.30 WIT, Minggu (28/1/2018).

Sebagaimana diberitakan, dalam agenda kunjungan Kapolri Tito Karnavian kali ini, selain meresmikan gedung Mapolda yang baru, mantan Kapolda Papua itu, dijadwalkan melaksanakan beberapa agenda lainnya,.

Yakni meresmikan Rumah Sakit Bhayangkara Lodewyk Mandacan, Meresmikan Rumah Dinas Pejabat Utama Polda Papua Barat di Kampung Soribo dan menggelar tatap muka dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, bertempat di Lantai II Mapolda Papua Barat yang baru sebelum bertolak balik ke Jakarta.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com