Portal Berita Papua Barat

Proses Hukum Kasus Illegal Maining Dipertanyakan

0 27
Kasus Illegal Maining
Kasus Illegal Maining – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy
Manokwari, Papuabaratoke.comKasus Illegal Maining. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan proses hukum dalam perkara illegal maining yang melibatkan 5 WNA asal China di Kampung Umbuan, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw oleh Dit. Reskrimsus Polda Papua Barat harus transparan dan berkeadilan.

Pernyataan yang dilontarkan Warinussy ini disampaikan melalui pres release yagn diterima Redaksi papuabaratoke.com, Rabu (18/7/2017. Warinussy yang juga berprofesi sebagai advokat ini menyoroti proses hukum yang berjalan ini. Ia menilai, penegakan hukum seperti terkesan tidak menyentuh semua pihak yang terindikasi ikut terlibat dalam perkara penambangan secara ilegal tersebut.

“Sebagai sesama insan penegak hukum di daerah ini, kenapa Si pemberi sewa atau Si pemilik alat berat tidak ikut dimintai pertanggungjawaban pidananya. Apakah ada perjanjian sewa secara lisan atau tertulis. Jika ada, inilah menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk menyelidiki lebih jauh keterlibatan pemilik alat berat itu dalam perkara tersebut termasuk operator alat-alat berat tidak dilibatkan atau dimintai pertanggungjawabannya hukumnya,” kata Warinussy.

Dalam ketarangannya, Warinussy juga menyoroti soal pilot asing yang diduga pernah menerbangkan helikopter dari dan ke lokasi penambangan itu tidak tersentuh hukum. Pertanyaan serupa juga disoroti pada kasus yang sama namun berbeda lokasi, yakni penambangan emas secara ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari yang saat ini proses hukumnya sudah berjalan.

Selain pilot, advokat senior ini kembali mempertanyakan proses hukum terhadap para pemilik ulayat atas lokasi penambangan emas secara ilegal, yang hingga kini belum diperhadapkan di depan hukum.

Menurut Warinussy, 5 tersangka kasus penambangan emas secara ilegal diketahui hanyalah sebagai pekerja yang didatangkan oleh seseorang berinisial C. Pernyataan ini dikemukakanya setelah mengikuti keterangan penyidik Dit. Reskrimsus Polda Papua Barat yang disampaikan melalui media massa.

Dari aspek penegakan hukum, lanjutnya, mengapa fokus penyelidikan dan penyidikan hanya diarahkan pada pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara saja.

Di mana, jelas kegiatan tambang ilegal tersebut juga menggunakan alat-alat berat. Dan, diduga keras melakukan pengrusakan terhadap lingkungan alam di lokasi penambangan di dua tempat terspisah itu.

“Kenapa penyidik tidak menggunakan juga Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tukasnya.

Dia mengatakan, penggunaan dua Udang-Undang ini bisa diterapkan dalam proses hukum, jika memang benar dikatakan bahwa perbuatan para tersangka adalah merugikan negara. Sehingga, dari sisi pidana tentu bukan saja adanya pelanggaran pidana pada aspek ijin pertambangan semata tapi juga aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Baca Juga:  LP3BH Desak Polisi Usut Tuntas "Teror" OTK Terhadap Advokat di Manokwari

“Saya juga mempertanyakan eksistensi dan tanggungjawab instansi pemerintah terkait yang bertanggungjawab di bidang perijinan pertambangan maupun lingkungan hidup. Mengapa sekian lama kegiatan “pertambangan ilegal” ini berlangsung di wilayah hukum dan administratif Provinsi Papua Barat tetapi pimpinan dan staf OPD di bidang pertambangan dan energi maupun pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak tahu sama sekali,” ungkap Warinussy.

Dengan demikian, patutlah dipertanyakan soal bagaimana bentuk pengawasan selala ini. Dan, adakah sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai aturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat (adat) di wilayah distrik-distrik yang diperkirakan memiliki potensi sumber daya alam mineral, seperti emas dan lainnya.

Padahal menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberi sosialisasi dan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat setempat, sehingga meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana saat ini sedang diproses di Polda Papua Barat.

Ditambahkan, kasus illegal maining di Kampung Wasirawi, Distrik Sidey dan Kampung Umbuan, Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw ini, seharusnya dapat digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai pimpinan daerah untuk mulai menilai dan mengukur kinerja stafnya pada OPD teknis terkait.

“Bukan saja gubernur, Bupati Manokwari dan Bupati Tambrauw bersama-sama dengan gubernur dan OPD terkait seharusnya mendorong pengembangan perekonomian rakyat dengan mengelola pertambangan rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 21-26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” kata Warinusssy lagi.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi, Parlindungan Silitonga mengaku, masa penahanan terhadap 5 WNA asal China yang menjadi tersangka dalam kasus penambang emas ilegal sudah diperpanjang. Ini dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu, untuk melengkapi berkas perkara tersebut, penyidik Dit.Reskrimsus Polda Papua Barat, juga sedang berada di Makassar untuk melakukan uji kadar emas  yang diamankan dari para tersangka itu. Barang bukti lain yang diamankan adalah 2 alat berat jenis eskavator merk caterpilar.

Adapun lima tersangka WNA asal negeri tirai bambu ini, yakni Wu Haian, Wu Dongping, Wu Bajin, Wu shijun dan Zheng Lianghua ini. Penyidik juga harus mendantangkan penerjeman dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Ini dikarenakan mereka tak bisa berbahasa Indonesia.

Soal otak atau pelaku utama dalam kasus penambangan emas tersebut, Parlindungan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, untuk membantu mencari seseorang yang disebut berinisial C. Meski demikian, ia tak merinci apakah C ini memiliki kewarganegaraan asing atau WNI. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!