Portal Berita Papua Barat

PTUN Jayapura Kabulkan Gugatan Bribda Rafani Harahap, Kapolda, Rodja : Kami Banding

0 484
Gugatan Bribda Rafani Harahap
Gugatan Bribda Rafani Harahap – Kapolda Papua Barat, Brogjen Pol Rudolf Alberth Rodja, saat menaggalkam atribut Polri pada mantan anggota Polisi pada Upacara PTDH, di Mapolda Papua Barat, Selasa (08/01/2018).(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Gugatan Bribda Rafani Harahap.  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja, rupanya tak menerima begitu saja atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang mengabulkan gugatan penggugat Bribda Rafani Surya Harahap.

“Kita akan ajukan banding (Secepatnya),” kata Kapolda Papua Barat, Rodja menjawab Papuabaratoke.com, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ihwal putusan PTUN tersebut, Kamis (1/2/2018).

Rodja yang kembali ditanya, apakah dengan melihat perintah putusan PTUN tersebut, Bribda Rafani Surya Harahap akan diaktifkan kembali sebagai anggota Polisi, sembari menunggu hasil keputusan Banding nantinya? Dijawab, bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut masih berlaku sebelum ada kekuatan hukum yang tetap atau incracht.

“Belum bisa (Diaktifkan dulu atau dicabut SK PTDH, red) harus menunggu incracht dulu. Kan kita banding sekarang,” jawabnya lagi singkat.

Diberitakan sebelumnya, PTUN Jayapura memerintahkan Kapolda Papua Barat, Rudolf Alberth Rodja mencabut SK PTDH atas Bripda Rafani Surya Harahap.

Hal ini sesuai amar putusan PTUN Jayapura yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Basyer, SH, MH (Ketua) Firman, SH, MH (Anggota), Ratna Jaya, SH, MH (Anggota) dengan memenangkan perkara Penggugat yakni Bribda Rafani Surya Harahap.

PTUN Jayapura menyatakan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kapolda Papua Barat) berupa surat keptuusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Bripda Rafani Surya Harahap.

Pengadilan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan kepala kepolisian daerah Papua Barat Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 dan menerbitkan surat keputusan baru berupa penjatuhan sanksi terhadap Bripda Rafani Surya Harahap berupa dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 tahun sesuai putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT-PP/II/2017/KKEP tertanggal 22 Februari 2017.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!