Manokwari, Papuabaratoke.com – Oknum Pejabat Kesbangpol PB. Kejaksaan Negeri Manokwari akhirnya resmi menahan dan menetapkan, kasubid pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu pada bidang politik dalam negeri (Poldagri) Badan Kesbangpol Papua Barat insial WW sebagai tersangka, Senin (26/3/2018).
Penetapan WW sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pada Badan Kesbangpol Papua Barat terkait kegiatan sosialisasi publikasi perdasi dan perdasus perekrutan anggota MRP-PB tahun anggaran 2016 lalu, yang menggunakan anggran senilai Rp 1,9 miliar dari pagu anggaran sekitar Rp 3,5 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Agus Joko Santoso, melalui Kasi Pidsus Manokwari Muslim, SH yang dihubungi Papuabaratoke.com, mengatakan, penahanan WW berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkam Senin (26/3/2018) pasca gelar perkara hasil pemeriksaan penyidik bersama keenam saksi lainnya Senin (26/3/2018).
“Jadi tadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejari Manokwari sejak pukul 10.00 WIT memeriksa enam orang saksi, termasuk WW. Usai pemeriksaan kita gelar perkara dan langsung kita tahan yang bersangkutan,” kata Muslim melalui via seluler.
Ia juga mengatakan, sebelum melakukan penahanan, pihak kejari terlebih melakukam pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka. Hasil pemeriksaan tersebut, WW dalam keadaan sehat dan langsung dititipkan ke Lapas Kelas II B Manokwari.
“Kami tahan WW selama 20 hari kedepan guna kepentingan pengembangan penyidikan, dan kelengkapan administrasi untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan,” terang Muslim.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Manokwari Abdi Reza Fachlewi SH menjelaskan, pengembangan penyidikan dan penetapan WW atas dugaan kasus korupsi pada kegiatan sosialisasi publikasi perdasi dan perdasus perekrutan anggota MRP-PB tahun anggaran 2016 ini, dilakukan sekitar sebulan lebih.
Dan dalam proses pulbaket hingga penetapan tersangka, pihaknya mendatangi beberapa tempat di Kota Sorong yang menjadi tempat Oknum WW melakukan aksi gelapnya.
“Jadi modus tersangka WW, lakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan beberapa tempat dan tarif harga per tiap kegiatan. Dilaporkan lebih atau tidak sesuai dengan yang dibayarkan alias Mark Up. Seperti contoh, sewa gedung untuk sosialisasi, yang harganya sekitar Rp 1,5 juta, dilaporkan belasan juta dan beberapa nota belanja lainnya yang semua pelaporannya di mark Up,” beber Reza.
Adapun atas kasus ini, penyidik akan terus menelusuri keterlibatam oknum lainnya yang turut menikmati atau bersengkongkol bersama tersangka.
“Kita tunggu hasil Audit BPKP, lalu kita akan bidik kemana aliran dananya, apakah ada keterlibatan oknum lain, ataulah hanya WW nanti kita kembangkan,” pungkas Reza.
