Portal Berita Papua Barat

Silitonga: Kasus Koni, Polisi On The Track

2
Kasus Koni
Kasus Koni – Kasus korupsi pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesi (KONI) Papua Barat terus berjalan.
Manokwari, Papuabaratoke.comKasus Koni. Kasus korupsi pembangunan Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesi (KONI) Papua Barat terus berjalan. Salah seorang pengurus KONI, AR (Albert Rombe) terlebih dahulu sudah menjalani proses hukum dan sudah menjadi terpidana.

Kasus korupsi tersebut masih bergulir. Dan, sekarang giliran mantan Ketua Harian KONI, YR (Yanuarius Renwarin) yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus yang sama.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Parlindungan Silitonga, Jumat (13/10/2017) mengatakan, penyelidikan kasus KONI bisa saja dilakukan kepada pihak lain yang diindikasikan punya keterlibatan. Hal itu dapat dilakukan ketika penyidik memperoleh bukti-bukti baru.
“Kasus Koni, kita tetap on the track (tetap pada jalur). Tidak tergoda dengan apapun atau siapapun. Kita pelajari lagi untuk menemukan bukti-bukti yang kuat.

Penyelidikan itu tidak akan pernah berhenti, siapapun yang berkaitan dengan kasus ini, mau ketua umum atau diatas ketua umum, kalau memang hasil audit BPK RI itu agak tidak benar nah, akan kita periksa,” katanya.
Dia berharap, dari pihak Albert Rombe maupun Yanuarius Renwarin bisa bekerjasama untuk membantu kepolisian memberikan data-data menyangkut indikasi keterlibatan pihak lainnya. “Mungkin ada dokumen yang perlu dikasih ke kita untuk menjerat orang, kita sudah minta tapi belum, itu hak mereka,” ujar Silitonga.

Meski demikian, Kata dia, jika di dalam persidangan Hakim memerintahkan untuk menghadirkan pihak-pihak yang dinilai berkompeten untuk dimintai keterangan. Hal tersebut justru akan lebih bagus lagi dan bisa menjadi celah untuk menemukan barang bukti baru.
“Mungkin si A dapat uang, Si B juga dapat uang yang ditransfer, ini kwintasinya. Indikasi itu pasti itu ada,” terangnya.

Baca Juga:  Ini Tiga Hal yang Menjadi Sorotan Fraksi Otsus terhadap Nota Keuangan RAPBD 2018

Dikatakan, untuk menjadikan kasus korupsi pembangunan Kantor KONI terang benderang, pihaknya telah meminta ijin ke Presiden melalui Kejaksaan Agung. Ijin itu dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Auditor BPK RI yang pada saat itu yang melakukan audit pembangunan kantor KONI.
Dia menambahkan, prosedur perijinan itu dikeluarkan oleh Presiden melalui Kejaksaan Agung sesuai dengan Undang-Undang BPK RI. Perlu diketahui, surat permohonan ijin tersebut telah dilayangkan Ditreskrimsus sejak tahun 2016.

“Sampai sekarang ijin itu belum ada. Ada beberapa auditor yang datang kesini mengaudit kantor Koni. Kita mau minta mereka memberikan keterangan sampai sejauh mana. Tapi kalau ada bukti baru dari temuan mereka (BPK RI), siapapun itu, mau ketua umum atau siapakah dia, karena di negara hukum ini tidak ada yang lepas tetap diproses,” tandasnya. (ARF/PBOKe)

Comments
error: Content is protected !!