Portal Berita Papua Barat

Surat Sakti Pergantian Kapolda PB Terkesan Buru-buru, Warinussy : Ada Apa ?

0 101
Yan Christian Warinussy, SH

Manokwari, Papuabaratoke.com – Surat persetujuan penggantian Kapolda Papua Barat Nomor : 100/935/GPB/2017 tertanggal 21 Juli 2017, oleh Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan, diragukan kebenarannya.

Hal ini diungkap Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, Selasa (25 Juli 2017).

“Jika surat itu benar dikeluarkan Gubernur Papua Barat kepada Kapolri, mengapa tidak disertakan tembusan misalnya ke Presiden RI, DPR RI, atau DPR Papua Barat ?,” bebernya.

Menurutnya, dalam Pasal 48 Ayat (5) UU No.21 Tahun 2001, mengamanatkan Kepala Daerah (Gubernur) mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama Kepala Kepolsian Daerah (Kapolda) kepada Kapolri.

Surat itu minimal sebelum satu minggu sebelum dikeluarkannya Surat Telegram tentang pergantian Kapolda di daerah Otonomi Khusus seperti di Papua Barat saat ini.

“Sehingga ada tenggang waktu Gubernur dapat mendiskusikannya dengan Forkopimda maupun pejabat pemerintahan dibawahnya. Namun waktu yang diberikan hanya satu hari, sehingga ini dinilai tergesa-gesa,” terangnya.

Surat persetujuan Gubernur Papua Barat yang dikeluarkan dengan memperhatikan Surat permohonan Kapolri diantaranya, Surat permohonan Kapolri Nomor R/ 1100/ VII/ 2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal permohonan persetujuan penggantian Kapolda Papua Barat

Kemudian, UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, pasal 48 ayat (5). Ketiga, UU RI Nomor 35 Tahun 2008 Tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Warinussy menilai surat tersebut bertolak belakang dengan tuntutan masyarakat dalam aksi yang digelar di halaman DPR PB. Namun, aksi massa tersebut diyakini Warinussy tidak untuk menolak kehadiran Brigjen Pol Drs. Rudolf Albert Rodja sebagai Kapolda baru.

Baca Juga:  Perda Miras Harus segera Direvisi, Gubernur Dominggus: Kewenangan Milik Bupati Manokwari

“Aksi massa yang digelar kemarin ditujukan agar ada pertimbangan Kapolri dalam memberdayakan Orang Asli Papua di internal Polri, untuk mengabdi di negerinya sendiri sesuai UU Otsus,” tegasnya. (ARN/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com