BPK RI Beberkan Temuan Hasil Audit Otsus Papua-Papua Barat di Hadapan DPR RI
Jakarta, Papuabaratoke.com – BPK RI Beberkan Temuan Hasil Audit Otsus. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) membeberkan hasil audit penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat di hadapan DPR RI.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dikatakan beberapa waktu lalu, ia melayangkan surat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2011-2017.
Menjawab surat tersebut, kata dia, Hari ini, Senin (05/3/2018) BPK RI mendatangi DPR RI guna menyampaikan hasil audit dana otsus Papua-Papua Barat sebagaimana yang diminta, yakni penggunaan di tahun 2011-2017.
“Hari ini mereka (BPK.red) menyampaikan hasil permintaan audit itu. Ada dua persoalan yang ditemukan dari hasil audit, yaitu regulasi dan pengawasan internal. Bahan ini akan menjadi dasar tim otsus melakukan kajian terhadap penggunaan dan pengelolaan dana otsus,” ungkap Fadli yang didampingi beberapa anggota Tim Otsus yaitu Robert Joppy Kardinal, Robert Rouw, Fandi Utomo, Jimmy Demianus Idjie, Sulaiman L. Hamzah, di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/3/2018).
Fadli menjelaskan, salah satu trigger permintaan audit adalah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Ashmat beberapa waktu lalu.
“Dana Otsus yang cukup besar dirasa kurang memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. Seraya mengatakan atas hasil ini juga pihaknya akan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Menpan RB untuk dilakukan kajian mengenai nilai kerugikan dana otsus tersebut.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan ada dua persoalan yang ditemukan dari hasil audit terhadap dana otsus Papua dan Papua Barat. Pertama, masalah regulasi dan kedua, masalah sistem pengendalian internal.
“Regulasi harus diperbaiki, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 tahun 2013 yang mengakomodir bahwa 80 persen data otsus dikelola kabupaten dan 20 persen dikelola provinsi. Harus ada peraturan khusus untuk mengakomodir hibah agar bisa dipertangungjawabkan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
