Portal Berita Papua Barat

Satgas Pengawasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Segera Dibentuk

0 18
Satgas Pengawasan Obat Ilegal
Satgas Pengawasan Obat Ilegal – Kepala BPOM di Manokwari, Mojaza Sirait dan Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasi Dirjen Farmakase Departemen Kesehatan, Sadiah. (Photo :ARF/ PB Oke)
Manokwari, Papuabaratoke.comSatgas Pengawasan Obat Ilegal. Guna memgoptimalkan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Wilayah Provinsi Papua Barat, akan dibentuk satuan tugas (Satgas). Komposisi satgas akan diisi perwakilan stake holder terkait pengawasan obat.

Satgas tersebut merupakan tindaklanjut dari kegiatan pencanangan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan dan obat yang dilaksanakan oleh para pemangku kepetingan, Rabu (4/10/2017)
Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasi Dirjen Farmakes Kementerian Kesehatan, Sadiah mengatakan, satgas akan dibentuk di masing-masing daerah. “Cegah tangkal peredaran obat ilegal. Jangan sampai obat ilegal masuk ke jalur legal. Kasus ini sudah terjadi di Makassar,” bebernya.

Dia mengatakan, aksi pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat meliputi pencegahan, pengawasan , dan penindakan. Kegiatan tersebut sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta 3 Oktobe lalu. Kepala BPOM di Manokwari, Mojaza Sirait mengakui pengawasan obat sudah dilakukan masing-masing stake holder. Meksi demikian, belum optimal karena masih adanya mis-dalam koordinasi antara stake holder.

Sejumlah awak media cetak dan online ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Papua Barat. (Photo : ARF/PBOke)

“Diharapkan kedepan akan makin baik sehingga langkah-langkah antisipatif bisa optimal. Pengawasan sudah dilakukan mulai dari perijinan dan penindakan. Dengan satgas tentu punya strategi dengan mengambil langkah-langkah konkret pengawasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Papua Barat,” terangnya.

Mojaza menambahkan, untuk mencegah obat ilegal masuk ke jalur legal, pengawasan premarket dan postmarket dilaksanakan secara rutin. Akan tetapi, masalah dalam pengawasan obat adalah penegakan hukum yang dinilai kurang memberikan efek jera, tingginya demaind (permintaan), dan orgnisasi profesi kurang aktif melaksanakan tugasnya.

Baca Juga:  Hari Ini, Unit PPA Layangkan Surat Panggilan Saksi Kunci Pemerkosa Di Ayambori

“Sebenarnya jarang sekali obat ilegal masuk ke jalur legal karena persyaratannya ketat. Tetapi kasus itu terjadi karena ada oknum yang mencari keuntungan pribadi,” ujarnya sembari mengatakan di Papua Barat tidak ada temuan seperti itu. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!