Sorong, Papuabaratoke.com – Kabupaten Maybrat Harus Sejahtera. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Maybrat bergandeng tangan bersama membangun daerahnya yang lebih baik dan sejahtera.
Hal itu diungkapkan Dominggus saat menggelar acara tatap muka bersama masyarakat Kabupaten Mabrat baru-baru ini. Hadir juga dalam acara tersebut Pangdam XVIII Kasuari, Mayjend TNI Joppye Onesimus Wayangkau.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 171/PVT Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Barat, Brigjend Pol Rudolf albert rodja, Asintel Dan XVIII/Kasuari Kasi Intel Rem 171/PVT, Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Papua Barat, Asisten I Setda Propinsi Papua Barat, Ketua DPR PB, Bupati Maybrat Bernard sagrim, Wakil Bupati Paskalis Kocu, forkopimda serta tamu lainnya.
”Sekali lagi saya sampaikan, mari kita satu hati dan satu komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan kabupaten Maybrat. Kepada suku – suku yang ada jangan ada perpecahan diantara kita, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan,” ucap Dominggus pada acara tatap muka yang berlangsung di Aula Sekretariat DPRD di Kumurkek, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat.
Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau menyampaikan, persoalan yang ada saat ini agar dapat diselesaikan untuk tujuan kemajuan Maybrat.
“Jangan ada yang berbenturan dengan pihak keamanan. Untuk kebaikan Maybrat, jangan kita disibukkan dengan permasalahan yang banyak menyita waktu dan anggaran,” ujar pangdam.
Dalam kesempatan itu, Pangdam Joppye Wayangkau menegaskan, pelbagai persoalan di Tanah Papua yang terjadi, janganlah ditambah dengan persoalan baru dengan memaksakan kehendak.
“Akan fatal akibatnya, silahkan saudara tidak sepaham dan tidak sependapat tetapi semua ada aturan yang sudah mengatur di dalamnya. Kita hadir disini untuk mencari solusi dan penyelesaiaan,” tandas jenderal bintang dua ini.
Dalam kesempatan itu, pangdam meminta oknum atau kelompok dan para elit politik jangan menghadapkan atau membenturkan masyarakat dengan aparat Keamanan.
“Sebagai Panglima Kodam XVIII/Kasuari, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terkait keamananan di wilayah Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.
Acara tatap muka bersama forkopimda Provinsi Papua Barat dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Maybrat dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintah khususnya tentang letak ibu kota Kabupaten Maybrat.
Pemerintah dan masyarakat Maybrat berharap dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada. Masyarakat Aifat membacakan aspirasinya kepada gubernur.
Di mana, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2009 bahwa kedudukan Ibu kota Maybrat berada di Kumurkek yang merupakan hasil buah karya dari pemikiran dan perjuangan masyarakat Aifat dan Yumases. Masyarkat juga menghendaki adanya pemekaran Daerah Otonom Baru, yaitu Kabupaten Maybrat Sau dan Kabupaten Aitinyo Raya.
