Portal Berita Papua Barat

Mantapkan Raperdasi Kesehatan, KOMPAK Konsultasi Publik di Kota Sorong

0 52
Mantapkan Raperdasi Kesehatan
Mantapkan Raperdasi Kesehatan – Tim pembahasan draf raperdasi tentang kesehatan di provinsi Papua Barat, saat menggelar Konsultasi Publik terkait Rancangan/Draf Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat di Mamberamo Royal Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/4/2018). (Foto: Hanas Warpur/PBOKe)
Sorong, Papuabaratoke.com – Mantapkan Raperdasi Kesehatan.  Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Papua Barat melakukan Konsultasi Publik terkait Rancangan/Draf Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat di Mamberamo Royal Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/4/2018).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mendapatkan masukan dan tanggapan dari stakeholder terkait Raperdasi yang sedang disusun. Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksnakan di kabupaten Manokwari pada Selasa lalu.

“Bentuk kelanjutan dari kegiatan untuk menerima masukan terhadap Raperdasi sampai dengan akhir April 2018. Penyusunan Raperdasi ini merupakan mandat undang-undang otonomi khusus dan undang-undang Kesehatan yaitu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta memberikan afirmasi kepada orang asli Papua,” demikian siaran yang diterima Papuabaratoke melalui Hilda Evila anggota KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Papua dan Papua Barat, Jumat (13/4/2018).

Dijelaskan Hilda, kedua regulasi itu telah mengatur tentang bahwa pemerintah wajib memenuhi hak penduduk di Papua Barat, yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan beban serendah-rendahnya.

Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang diwakili Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Musa Kamudi. Dalam sambutan menjelaskan, kondisi kesehatan di Provinsi Papua Barat pada saat ini masih membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus.

Menurut Kamudi, diharapkan Raperdasi sektoral pertama di Provinsi Papua Barat ini dapat memberikan dukungan yang lebih optimal bagi pembangunan kesehatan di kabupaten dan kota.

“Beberapa aspek telah mengalami kemajuan yang nyata, seperti cakupan jaminan kesehatan di mana Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi ke-4 (empat) yang berhasil memastikan minimal 95% penduduk terjamin kesehatannya melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Kamudi.

Dalam penyusunan Raperdasi Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Daerah Papua Barat ini, telah diupayakan untuk dapat memenuhi hak penduduk Papua Barat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengakomodir pendekatan-pendekatan khusus yang dianggap tepat dalam konteks pembangunanlokal.

“Seperti mendorong inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayan kesehatan bagi masyarakat terpencil dimana orang asli Papua pada umumnya bermukim, serta mengalokasikan dana otonomi khusus dalam penyelenggaraan prioritas program dan kegiatan bersama di bidang kesehatan,” katanya.

Hal ini merupakan kebijakan afirmatif bagi masyarakat Papua Barat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan namun belum terlayani dengan baik selama ini.

Kepada wartawan usai pembukaan, Hilda mengatakan, Raperdasi ini disusun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), yang bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun Raperdasi itu membahas tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine untuk menjangkau daerah-daerah pedalalaman. Peluang bagi para purnabakti/pensiunan tenaga kesehatan untuk tetap dapat berkarya di wilayah-wilayah yang membutuhkan; Adanya skema jaminan kesehatan yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua, di luar skema jaminan kesehatan nasional yang berlaku untuk seluruh penduduk di Papua Barat.

Pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kampung dalam hal pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah dapat bekerja-sama dengan lembaga pendidikan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan antara lain melalui beasiswa, penyediaan sarana belajar, mengontrak tenaga pengajar dan lainnya;

Kegiatan konsultasi publik diharapkan akan dapat menjaring masukan terhadap Raperdasi dari masyarakat baik dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.

Untuk diketahui bersama bahwa KOMPAK merupakan kemitraan antara Pemerintah Australiadan Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahap pertama KOMPAK adalah untuk periode tahun 2015-2018.

Kemitraan ini merupakan sebuah kelanjutan dari kerjasama kedua negara yang telah berjalan beberapa dekade untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan tata kelola, pelayanan dasar dan penciptaan lapangan kerja bagi 40% masyarakat termiskin.

Kemitraan ini dilaksanakan melalui lima kementerian/lembaga yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Daerah Terpencil dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).Daerah kerja KOMPAK saat ini terfokus di tujuh provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua dan Papua Barat.

Kerangka kerja KOMPAK dibangun dalam tiga capaian utama: Pelayanan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan serta identitas hukum yang responsif dan akuntabel. Pembangunan desa inklusif, dipimpin oleh masyarakat dengan tata kelola yang lebih baik. Meningkatkan peluang ekonomi non-pertanian bagi masyarakat miskin dan rentan.

Penulis: Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!