Portal Berita Papua Barat

Mendesak Kajian Mendalam RTRW Papua Barat

0 69
Kajian Mendalam RTRW Papua Barat
Kajian Mendalam RTRW Papua Barat – Anggota DPR Papua Barat Bram Goram Gaman. (Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kajian Mendalam RTRW Papua Barat.  Kajian ilmiah secara mendalam terhadap RTRW Provinsi Papua Barat diperlukan. Hal itu dipandang perlu sehingga, pemerintah daerah tidak salah dalam meletakkan kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, prinsip kehatian-hatian dalam meletakkan kebijakan pembangunan berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendukung pelestarian lingkungan.

“Pembangunan di Papua Barat penting untuk bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Tetapi antara pembangunan dengan pelestarian lingkungan harus bersinergi. Tidak boleh ada ketimpangan,” kata anggota DPR Papua Bram Goram Gaman, Selasa (13/3/2018).

Kata Bram kajian ilmiah itu dibutuhkan, untuk mengetahui apa saja potensi SDA yang dimiliki daerah. Langkah ini penting sehingga diketahui pula pola yang tepat dalam mengekploitasi SDA tersebut dalam rangka mendukung pembangunan di Papua Barat.

“Pemerintah bisa melibatkan pihak perguruan tinggi, misalnya Universitas Papua, untuk mengkaji ulang RTRW soal berapa ruang dan wilayah yang sudah dibuka untuk pembangunan, berapa yang tersisa,” ujar mantan aktivis lingkungan ini.

Menurut Bram hasil kajian harus menjadi referensi kepala daerah dalam mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang beririsan langsung dengan kepentingan pembangunan di daerah.

Rekomendasi itu penting sehingga tidak bertabrakan dengan aturan dan pemanfaatan ruang dan wilayah sesuai RTRW. Misalnya, ujar Bram, jika ada alihfungsi hutan primer menjadi kawasan pemukiman atau untuk kepentingan pembangunan lainnya.

“Seperti ijin pertambangan, kalau pertambangan itu jangka panjang yang banyak mengeksploitasi SDA dan beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan perlu dipikirkan untuk tidak diberikan ijin,” tandasnya.

Di sisi lain, geliat pembangunan di Papua Barat, ini harus diatur dengan baik. Sebab, provinsi ke 33 ini telah dideklarasikan sebagai provinsi konservasi.

“Substansi dari konsep konservasi adalah tidak melarang aktivitas pembangunan tetapi bagaimana kita melestarikan dan mengelola potensi SDA secara arif dan bijaksana demi pembangunan berkelanjutan untuk anak cucu di masa mendatang,” ungkap Bram.

Baca Juga:  Bangga Disinggahi Rainbow Warrior, Wagub Komitmen Bangun Papua Barat Kedepankan Keseimbangan Lingkungan

Hingga kini, konsep konservasi itu belum bisa diterapkan dengan maksimal dalam implementasi pembangunan. Pasalnya, regulasi tentang provinsi konservasi belum bisa disahkan oleh DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Konsep konservasi ini sudah ada sejak 2015 tetapi, sampai hari ini belum benar-benar bisa diaplikasikan sehingga tidak sebatas menjadi wacana,” ujar Bram lagi.

Ditambahkan, pengesahan regulasi (perdasus) tentang provinsi konservasi oleh DPR Papua Barat (DPR PB) dengan Pemerintah Daerah harus dipercepat.

“Aturan ini akan mengikat semua pihak. Pemerintah tidak seenaknya saja mengeluarkan ijin investasi. Juga investor tidak seenaknya mengeksploitasi SDA secara berlebihan,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com