Portal Berita Papua Barat

AMPP Ingatkan Kuota Penerimaan Akpol Wajib Orang Asli Papua

0 42
Kuota Penerimaan Akpol
Kuota Penerimaan Akpol – Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP) Hugo Asrouw. AMPP minta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) aktif mengawal proses penerimaan terpadu calon anggota Polri yang dilaksanakan oleh Panda Papua Barat. Khusus untuk Akpol wajib diisi oleh orang asli Papua. (Foto: Istimewa/Dok. pribadi)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kuota Penerimaan Akpol.  Penerimaan terpadu calon anggota Polri (Akpol, Bintara, dan Tamtama) melalui Panitia Daerah (Panda) Papua Barat telah dibuka. Proses ini dibuka secara nasional.

Dengan menerapkan prinsip “BETAH”, akronim dari bersih, transparan, akuntable, dan humanis. Penerimaan calon anggota polri di daerah ini juga melibatkan pengawas eksternal. Dimana, Majelis Rakyat Papua Provinsi Barat (MRPB) ikut terlibat di dalamnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP) Hugo Asrouw mengingatkan, pelibatan MRPB dalam penerimaan terpadu calon anggota polri harus mengawal hak-hak putra/putri asli Papua yang ikut dalam seleksi dimaksud.

“MRPB harus mengawal proses seleksi ini, khususnya calon taruna Akpol untuk jatah Polda Papua Barat adalah benar-benar OAP (orang asli Papua). Akpol wajib orang asli Papua,” kata Hugo, Minggu (15/4/2018).

Dia mengatakan, penerimaan anggota polri tahun sebelumnya cukup menjadi pengalaman. Di mana, calon taruna Akpol, keterwakilan anak-anak asli Papua hanya 1 orang. Sisahnya diisi oleh non Papua.

“Yang non Papua itu, minimal orang tuanya telah berdomisili lama di Papua. Juga pelamarnya adalah lulusan SMA/SMK atau sederajat yang berasal dari Papua. Fakta membuktikan tahun lalu, anak-anak Papua dapat dihitung dengan jari,” tandasnya.

Menurutnya, penerimaan calon anggota polri membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan proses ini sebagai ‘tempat transit’ untuk mencapai kepentingan.

“Kepada kapolda Papua Barat dan Kapolri harus memperhatikan kuota Akpol khusus untuk orang asli Papua. Demikian juga untuk Bintara dan Tamtama harus memprioritaskan anak asli Papua. Sebagai lembaga representatif MRPB harus kawal ini dengan baik,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!