Portal Berita Papua Barat

Anggota MRPB Ikut Kuliah Khusus di STIH Manokwari

0 139
Kuliah Khusus di STIH Manokwari
Kuliah Khusus di STIH Manokwari – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, SH., M.Hum.(Foto: Hanas Warpur/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kuliah Khusus di STIH Manokwari.  Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) ikut kuliah khusus di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu.

Dalam pertemuan yang dirancang dalam bentuk kuliah khusus tersebut membahas beberapa hal penting tentang tugas dan tupoksi MRPB yang berkaitan dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma mengatakan bahwa, STIH memiliki kajian khusus tentang otonomi khusus (Otsus). Di samping itu, STIH juga memberikan kajian pemahaman hukum serta kedudukan MRPB di lembaga kultur masyarakat asli Papua tersebut.

“Kami berkesempatan mendapat kunjungan kerja MRPB dan sekaligus mereka mendapat kajian tentang tugas dan tupoksi mereka di lembaga kultur itu, sebab mereka baru dilantik. Namun pertemuan itu kami atur dalam bentuk kuliah khusus,” kata Wamafma kepada Papuabaratoke.com di ruang kerjanya, Selasa (13/2).

Menurut Wamafma, ketika MRPB melakukan tugasnya harus memahami apa yang harus dikerjakan dan disampaikan. Misalnya entah itu pertemuan di jajaran kementerian di Jakarta atau pertemuan dengan siapa saja. Salah satu yang harus dipahami bahwa syarat mutlak gubernur dan wakil gubernur Papua Barat harus orang asli Papua dan sesuai amana UU Otsus.

Sedangkan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tidak syarat mutlak harus OAP. Disisi lain sekarang ini anggota DPRD, DPR Papua Barat, DPD RI dan DPR RI dapil Papua Barat bukan orang asli Papua, maka hal ini menjadi persoalan berkepanjangan dan kaitan dengan adanya UU Otsus, namun sangat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Baca Juga:  Blacksteel dan Permata Indah Jadi Final Idaman Di Futsal Championship Mkw

Untuk itulah, dia mengemukakan bahwa, STIH mencoba membuka paradigma anggota MRPB. Pasalnya sekarang ini kedudukan jabatan strategis di eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tanah Papua menjadi perdebatan diantara sesama OAP maupun non Papua yang mendiami bumi Papua Barat.  Kembali Wamafma menjelaskan bahwa, pemerintah Pusat memberikan UU Otsus ke Papua, namun justru dibatasi dalam ruang gerak dan kebijakan strategis lainnya.

Bahkan kewenangan daerah khusus Papua tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kata Wamafma, MRPB sekarang ini harus berani mengambil keputusan dan terobosan.  Berkaitan dengan adanya pembatasan keberpihakan terhadap OAP, maka perlu adanya terobosan MRPB atas kebijakan pemerintah Pusat dan perlu mendapat masukan dari para pihak yang ada di pemerintah Pusat, agar kewenangan OAP dijawab sesuai amanat UU Otsus yang sudah diberikan.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!