Portal Berita Papua Barat

Atasi Persoalan Sampah, DLH Beri Sinyal ke Pemerintah Pusat

0 119
Atasi Persoalan Sampah
Atasi Persoalan Sampah – Kanan Baju biru Fredy Rusamassu, Kepala Bidang (Kabid) Persampahan BLH Manokwari. Anggota DPD RI Komite II Mamberob Yoshepus Rumakiek (batik) John Fonataba kepala seksi kebijakan dan strategi persampahan (BLH) Manokwari, baju merah Plt. Badan Lingkungan Hidup Manokwari, Drs. Sumedy dan staf. (Foto: Clemens Mandacan/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Atasi Persoalan Sampah.  Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan persoalan sampah yang dihadapi di daerah mendapat perhatian pemerintah pusat.

Kepala Seksi Kebijakan dan Strategi Persampahan DLH John Fonataba mengatakan telah menyampaikan persoalan sampah kepada perwakilan DPD RI Komisi II yang membidangi masalah lingkungan hidup, Mamberob Yosephus Rumakiek.

“Dalam diskusi, kami menyampaikan beberapa program yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Diantaranya, TPA yang harus dipindahkan. Harapannya, semoga apa yang telah kami sampaikan pusat bisa bantu terkait kebutuhan kita di daerah,” kata John usai menerima kunjungan anggota DPD RI Mamberob, Jumat, (2/3/2018).

John mengakui pengelolaan sampah di daerah terus diupayakan seoptimal mungkin. Kendati demikian, perhatian pusat masih sangat diharapkan. Hal itu menjadi sinyal bagi pemerintah pusat agar ikut memberikan perhatian.

Atasi Persoalan Sampah
Atasi Persoalan Sampah – Kepala Seksi Strategi dan Kebijakan Persambahan BLH Kabupaten Manokwari, John Fonataba.(Foto: Clemens Mandacan/ PBOke

“Kami berharap secepatnya pusat bisa bantu, karena Kabupaten Manokwari merupakan ibu kota Provinsi (Papua Barat) tentu jumlah penduduk semakin bertambah, volume dan jenis karakteristik sampahpun bertambah,” ujar dia.

Sinergitas dan sharing anggaran antara daerah dan pusat dalam pengelolaan sampah, tambah dia, sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Manokwari yang bersih, asri, dan nyaman.

”Kami berharap pemerintah pusat secepatnya bisa membantu terkait dengan anggaran, terutama untuk relokasi TPA. TPA yang ada sudah tidak memungkinkan karena berada sekira radius 1 km dari lokasi perkantoran gubernur, juga ada beberapa perkampungan, ini sangat berpengaruh terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan,” pungkasnya.

Penulis : Clemens Mandacan
Editor : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com