Portal Berita Papua Barat

Bahas Upah Pekerja, DPD RI dan DPD GSBI Papua Barat Lahirkan Kesepakatan

0 175
DPD GSBI Papua Barat
DPD GSBI Papua Barat – Penanda tanganan nota kesepahaman atau MoU DPD RI dengan GSBI provinsi Papua Barat, di kantor DPD RI Perwakilan Papua Barat, di Jalan Merdeka, Manokwari, Jumat (23/2/2018).(Foto: Clemens Mandacan/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.com – DPD GSBI Papua Barat.  Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mervin Irian Sadipun Komber dan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPD GSBI) provinsi Papua Barat, lahirkan kesepakatan.

Kesepakatan ini dituangkan dalam MoU atau penandatanganan nota kesepahaman saat keduanya menggelar dialog membahas upah tenaga kerja buruh di Papua Barat, di kantor DPD RI perwakilan Papua Barat, Manokwari jalan Merdeka, Jumat (23/2/2018).

Dialog yang dirangkaikan dengan sosialisasi DPD RI mewujudkan kinerja DPD RI dan dilog publik bersama GSBI yang ini berjalan sekira tiga jam.

Mervin menuturkan MoU ini dimaksudkan agar GSBI Papua Barat bekerjasama dengan DPD RI. Dan hal ini dimaksud menghindari kesan politis.

“Supaya pertemuan ini tidak terkesan politis, kita harus murni bicara soal nasib para pekerja. Dan kita tidak mau GSBI di tarik-tari ke politik. Jadi kesepakatan-kesepakatan kami lahirkan dalam MoU,” kata Mervin.

Baca Juga:  Senator RI Mervin Komber Gandeng Buruh Indonesia Bahas Upah Kerja
Baca Juga:  DPD RI dan GSBI Komitmen Dorong UMP Layak Buruh Papua Barat

Lanjutnya, diharapkan kedepan, jika ditemukan persoalan tenaga kerja di Papua Barat, semisal dirinya tak lagi duduk di DPD RI, GSBI bisa langsung ke DPD RI.

“Karena sudah ada MoU yang disepakati. Dan hal ini sudah direncanakan sejak lama dengan GSBI hingga baru terlaksana pada hari ini,” ucap Mervin yang juga menjabat ketua badan Kehormatan DPD RI yang akrab dikenal sebagai sang cendrawasih Papua Barat.

Tambah Mervin, kesepakatan tersebut tentu atas sepengetahuan dan persetujuan dari DPD RI.

“Kami disuruh turun sosialisasi berbicara tentang masalah kinerja DPD RI di daerah dan kami mengambil tema tentang tenaga kerja,” ucapnya.

“Jadi kalo ada masalah, buruh dianiaya, persoalan terkait buruh, GSBI minta dukungan dari DPD RI lansung saja GSBI, karena salinan ini akan kami sampaikan ke DPD RI,” sambung dia.

Selain itu, Mervin menambahkan, dimisalkan ada pertemuan tentang buruh atau pun komunikasi tentang buruh, maka DPD RI akan memeberi ruang. Dan hal ini sudah dijamin dalam nota kesepahaman.

Penulis : Clemens Mandacan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com