Portal Berita Papua Barat

BKAG dan DAP Nilai SKB 3 Menteri Tak Berlaku di Tanah Papua

0 513
SKB 3 Menteri Tak Berlaku di Tanah Papua
SKB 3 Menteri Tak Berlaku di Tanah Papua – Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Paul Fincen, Wakil Ketua II Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Manokwari, Pdt. A Marini, (tengah) Presidium Pena 98 Papua Adolof Tapilattu, S.sos, dalam konfrensi Press di salah satu Cafe di Manokwari, Jumat (23/3/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – SKB 3 Menteri Tak Berlaku di Tanah Papua.  Badan Kerja Antar Gereja (BKAG) Dan Dewan Adat Papua (DAP) menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 tak berlaku di Tanah Papua.

Dan dengan tegas menyatakan mendukung tak adanya pembatasan kegiatan terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dipapua Barat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Paul Fincen Mayor, Wakil Ketua II Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Manokwari, Pdt. A Marini, Presidium Pena 98 Papua Adolof Tapilattu,S.sos, dalam konfrensi Press di salah satu Cafe di Manokwari, Jumat (23/3/2018) menyatakan, Tanah Papua adalah tanah damai dan cinta damai.

Menurutnya, SKB 3 Menteri tersebut, jika digunakan untuk mencegah, menghalangi melarang dan membubarkan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Papua Barat, maka tak bisa diterapkan di tanah papua.

Pasalnya kata dia, JAI berhak untuk mencapai tujuan berorganisasi yang telah diatur dalam uu Nomor 17 tahun 2013, dalam UUD 1945 BAB X Pasal 28E Ayat 1,2 Dan 3.

Selain itu, lanjutnya, tanah papua adalah tanah kedaulatan Syariat Adat. Maka apapun yang telah diputuskan oleh adat, tak dijadikan kelompok yang kemudian menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

“DAP se tanah papua mendukung JAI melaksanakan kegiatan Ibadah mereka dengan tenang dan damai di Tanah Papua. Papua sudah dideklarasikan sebagai tanah damai. Jangan ada kelompok yang menciderai amanah dan roh keputusan adat. Karena tanah Papua adalah tanah damai,” ujar Mananwir Paul Fincen Mayor.

Ia menyebutkan, peristiwa gesekan antar agama di Papua Barat, baru pertama kali terjadi di tanah papua khususnya di wilayah Papua Barat. Menurutnya, hal itu sangat menimbulkan penilaian negatif terhadap para ulama yang semestinya menjaga kedamaian bukan merusak perdamaian.

“Kami sangat sesalkan ketika JAI mendapatkan perlakuan berapa waktu lalu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Provinsi Papua Barat, atas pembubaran dan tidak menghargai waktu peribadatan orang lain. Ini terkait kepercayaan dan keyakinan orang, itu hak mereka dalam keyakinan mereka, mengapa kita larang dan lawan?? ini negara hukum. Dan tanah Papua adalah tanah damai,” cetusnya.

Atas Peristiwa ini, Mananwir Mayor menegaskan, agar siapapun yang datang ke Tanah Papua, wajib menjaga kedamaian dan mentaati keputusan adat.

Baca Juga:  Tuntut Hak Adat, SMK Kehutanan dan BLK Dipalang

“Masing-masing daerah punya aturan dan dasar kebijakan. Jadi tolong hargai syariat adat di tanah papua. Agama di papua adalah agama bersaudara yang ingin kedamaian bukan kerusuhan dan lain sebagainya,” pinta dia.

Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh Agama Serta kelompok organisasi kemesyarakatan menganggap hal ini sebagai suatu kehormatan dalam menghargai Bineka Tunggal Ika yang sudah dirawat dan jaga bersama-sama selama ini jangan tercoreng.

“Kami dari BKAG sangat perihatin dengan sikap dan tindakan MUI Papua Barat terhadap JAI dengan membubarkan kegiatan maupun kativitas ibadah JAI di Papua Barat seperti yang terjadi di Manokwari menggunakan aparat kepolisian,”kata Pdt Akwila Marini kepada wartawan menambahkan.

Dikatakannya, apabila ada kesalahan yang dilakukan organisasi agama lain, harusnya diselesaikan melalui jalur hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua organisasi agama di Indonesia.

“Saya juga melihat, polisi diperalat oleh satu organisasi keagamaan untuk membubarkan organisasi keagamaan lainnya sehingga ada teguran dari Komnas HAM,” sebut Marini.

Senada Presidium Pena 98 Papua Adolof Tapilattu,S.sos, juga mengapresiasi sikap Dewan Adat dan Pihak Gereja dan kelompok organisasi lainnya yang telah memberi dan mengakui penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang semestinya didapatkan oleh JAI di Papua Barat.

“Kami apresiasi hal ini sebagai apa yang disebut dengan perjuangan HAM. Kami minta jika Polisi bertindak agar jangan dimanfaatkan. Dan memahami terlebih dulu SKB dan surat-surat lainnya, atau aturan lainnya. Karena akibat pembubaran yang dilakukan itu semua pihak sampai hari ini mempertanyakan alasan pembubaran JAI oleh MUI di wilayah Papua Barat.

“Semua pihak punya ruang untuk memilih, karena ada undang-undang yang mengatur kita semua. Masing-masing kita punya kepercayaan, yang penting saling menghargai, dan jangan saling menjatuhkan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, diharapkan jika kedepan masih menjadi gesekan, pihak MUI dan JAI agar dapat duduk bersama untuk membicarakan persoalan tersebut dengan baik agar terciptanya keadaan yang harmonis di Tanah Papua khususnya di Papua Barat.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Papuabaratoke.com, masih menunggu konfirmasi Ketua MUI Papua Barat, Ahmad Nasrau untuk dimintai tanggapan terkait hal ini.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!