Portal Berita Papua Barat

DAP Raja Ampat Tegaskan Tolak Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat

0 526
Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat
Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat – Mananwir DAP Raja Ampat, Paul Fincen Mayor, S.IP,(Tengah) usai menggelar conference prease realese di salah satu hotel di Manokwari, terkait penolakan atas rencana akan dilakukan penetapan Bupati aktif Kabupaten Raja Ampat Fahris Umlati sebagai anak adat atau karet dari masyarakat wilayah Waigeo Utara, Selasa (6/2/2018) malam kemarin. (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat.  Dewan Adat Papua (DAP) Raja Ampat dengan tegas menolak penetapan Bupati aktif Kabupaten Raja Ampat Fahris Umlati sebagai anak adat atau karet dari masyarakat wilayah Waigeo Utara.

“Saya dengan tegas nyatakan, tidak boleh ada kepentingan Politik di Gabung dengan adat. Isu Bupati Raja Ampat Fahris Umlati, mau dilantik sebagai anak adat, kami menolak tegas,” ujar Mananwir DAP Raja Ampat, Paul Fincen Mayor, S.IP, saat menggelar conference prease realese di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (6/2/2018) malam kemarin.

Pasalnya kata dia, terkait rencana pengukuhan Bupati Raja Ampat, Fahris Umlati sebagai anak adat, merupakan rencana sepihak dan sarat akan kepentingan politik.

Selain itu, menurut Ketua DAP Raja Ampat Mananwir Paul Fincen Mayor, ada beberapa hal mekanisme dan tahapan dalam sebuah tatanan pemberian mandat gelar adat kepada seseorang yang bukan asli berdarah kelahiran tanah Papua, meski merupakan tokoh besar dan berpengaruh di kalangan masyarakat.

“Tokoh-tokoh adat mengeluh ke DAP Raja Ampat. selain itu DAP Papua juga menolak pengukuhan mandat atau anak adat kepada Bupati, tanpa melalui rangkaian prosesi adat dan hal sakral lainnya. Karena itu, kita tidak bisa serta merta memberikan gelar adat secara sepihak, jikalau di kalangan masyarakat saja masih ada perdebatan dan penolakan. menurut mereka 2018 adalah tahun politik, jadi tidak bisa semua hal politik dibaurkan kedalam hal adat,” cetus Mananwir Mayor.

Jika dikemudian hari lanjutnya, hal ini tetap dipaksakan, maka sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Raja Ampat dengan tegas menyatakan, bahwa tak akan turut bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oknum tertentu atas nama adat. Dan tentunya hukuman kutukan yang dipercaya masyarakat adat akan berlaku, bagi siapa saja yang mengatasnamakan adat.

“Sekali lagi saya tegaskan, menurut masyarakat ini adalah tahun politik. Jadi masyarakat menolak pengukuhan adat ini. DAP juga menolak proses ini. Jika ada oknum yang mengatasnamakan adat maka akan kena kutukan adat, DAP Raja Ampat tidak bertanggungjawab,” ucap dia.

Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat
Penetapan Bupati Umlati Sebagai Anak Adat – Nama-nama dari perwakilan beberapa marga dan suku yang menyatakan sikap menolak atas rencana akan dilakukan penetapan Bupati aktif Kabupaten Raja Ampat Fahris Umlati sebagai anak adat atau karet dari masyarakat wilayah Waigeo Utara. (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

Selain Ketua DAP Raja Ampat Mananwir Paul Fincen Mayor, tetua suku wardo perwakilan tokoh masyarakat Raja Ampat, Bpk. Johanes yapen, Felix Korwa,Amd.AP selaku Ketua Ikatan Keluarga Wardo, Amos Burdam mewakili keluarga besar Burdam, Fitalis Dey Kepala Adat kepulauan Batanta dan Taher Arfan Kepala suku salawati, juga menyatakan sikap penolakan pengukuhan gelar mandat adat kepada Bupati Raja Ampat Fahris Umlati.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!