Portal Berita Papua Barat

Dukung Aksi Peduli Palestina, Negara Diminta Introspeksi Diri

0 25
Filep Wamafma, SH, M.Hum

Manokwari,Papuabaratoke.com – Pemerintah Indonesia, kembali diminta mengintrospeksi diri, dalam mewujudkan negara yang demokrasi. Hal ini dikatakan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma, SH, M.hum, menyikapi aksi bela Palestina di Lapangan Monas Jakarta, yang diikuti beberapa pejabat negara, Minggu (17/12/2017).

Dikatakannya, mendukung dan mengikuti kegiatan (Bela Palestina, red) tersebut, merupakan wujud negara yang memperjuangkan demokrasi yang perduli akan keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Saya sangat bangga sekali karena rakyat dan pejabat negara kita kompak memperjuangkan hal yang positif yaitu berjuang atas nama HAM,” ujar Wamafma, kepada Papuabaratoke.com, Minggu (17/12/2017).

Namun idealnya, kata dia, bentuk konsistensi pemerintah dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM tersebut, semestinya lebih diutamakan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di negara ini.

Dan jika yang diperjuangkan tersebut menunjukan negara ini sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, maka demokrasi di Indonesia semestinya semakin membaik. Sehingga sesuai pesan konstitusi, yakni penjajahan di atas dunia harus dihapukan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

“Menurut saya, negara harus introspeksi diri dulu, berikan kebebasan beragama, membangun tempat ibadah secara bebas, hapus teroris, hilangkan diskriminasi, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan politik serta ekonomi,” cetusnya.

Akademisi yang giat ikut memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua (OAP) ini, juga mempertanyakan bentuk konsistensi pemerintah menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran HAM, khususnya di tanah Papua.

“Jika pemerintah negara ini konsisten akan soal HAM, kenapa sampai saat ini penyelesaian masalah HAM di Indonesia dan khususnya di Papua belum dapat di selesaikan. Kenapa penyelesaian masalah Papua selalu dengan pendekatan Militer dan kenapa 7 Negara Pasifik memperjuangkan hak-hak azasi manusia di Papua di Persoalkan,” ucapnya.

Baca Juga:  Pasca Kepemimpinan Baru, Ini Pesan Bupati Mandacan Untuk Manajemen RSUD Manokwari

Menurut Wamafma, pemerintah negara ini, semestinya mengutamakan dan memperjuangkan demokrasi dalam negeri terlebihdulu, ketimbang di luar negeri. Sehingga berprikemanusian dan berkeadilan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.

“Jika dalam negeri sudah beres, barulah urusan di luar negeri. Dan jika berlindung dibawa konstitusi maka jangan nangkap dan batasi, berikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk turut berlindung dibawah konstitusi. Sekali lagi, oknum pejabat negara tidak etis berbicara penghapusan penjajahan kerena penjajahan yang lebih kejam ada di dalam diri para oknum pejabat negara itu sendiri,” pungkasnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com