Portal Berita Papua Barat

GMKI Dorong Pemda Bentuk Tim Investigasi Tuntaskan Persoalan HAM di Tanah Papua

0 155
Persoalan HAM di Tanah Papua
Persoalan HAM di Tanah Papua – Ketua Umum GMKI, Sahat Marthin Pilip Sinurat menyampaikan pikiran-pikiran pokok GMKI usai kegiatan pilar-pilar demokrasi dan perayaan paskah nasional GMKI se Indonesia yang dipusatkan di gedung olah raga (GOR) Sanggeng Manokwari Papua Barat, Sabtu (7/4/2018). (Foto: Clemens Mandacan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Persoalan HAM di Tanah Papua.  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesi (GMKI) mendorong pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat membentuk tim investigasi independen menuntaskan persoalan HAM di Tanah Papua.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum GMKI, Sahat Marthin Pilip Sinurat dalam kegiatan pilar-pilar demokrasi dan perayaan paskah nasional GMKI se Indonesia yang dipusatkan di gedung olah raga (GOR) Sanggeng Manokwari Papua Barat, Sabtu (7/4/2018).

Menurutnya, dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah papua harus dipahami, karena dipengaruhi banyak faktor yang mengakibatkan banyak gesekan. Dan sampai saat ini, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut belum tuntas karena lembaga peradilan yang ada, tak mampu menyelesaikan semua kasus tersebut.

“Kami mendorong Pemda Papua Barat, membentuk lembaga peradilan HAM berat untuk menuntaskan semua kasus HAM di Tanah Papua,” ujar Sahat.

Dikatakan, hal ini sebagai bentuk pengakuan sosial orang papua secara sosial-historis. Dan orang papua juga harus punya tempat yang layak yang diperuntukkan sehingga membantu peningkatan dan proteksi ekonomi orang asli papua (OAP) yang biasa disebut pasar mama papua.

Baca Juga:  GMKI Dorong Penuntasan Pelanggaran HAM di Tanah Papua

Pemerintah Indonesia selama ini lanjut dia, dinilai belum optimal memperkenalkan budaya papua ke masyarakat luas, sehingga perlu untuk mengangkat budaya-budaya masyarakat asli papua di panggung internasional.

Yakni dengan pendekatan kearifan lokal, sebagai bentuk pengakuan sosial orang Papua-Melanesia di bidang budaya.

“Kita mendorong pemda dan pusat untuk menghentikan diskriminasi terhadap rakyat papua mengenai akses lapangan pekerjaan dan juga lebih memprioritaskan kesetaraan ekonomi rakyat papua,” ucapnya.

Selain itu, GMKI juga menuntut kepada lembaga peradilan dan penegak hukum Indonesia untuk menindak tegas pelaku diskriminatif yang berbau SARA terhadap masyarakat papua dan menuntut Pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM berat serta mengadili seadil-adilnya terhadap pelaku pelanggar HAM berat yang terjadi di papua melalui pengadilan HAM.

Lanjut sahat saat itu, ketika beraudiens dengan Presiden RI Joko Widodo, tepat 31 Juli 2017 lalu bersama (Korwil) kordinator wilayah dua belas GMKI, Dominggus Jitmau menjadi saksi mahasiswa wilayah dua belas dan juga saat audiens dengan panglima TNI bahwa GMKI ingin pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik TNI dan Polru harus bisa diubah.

“Pendekatan yang dilakukan rezim lalu harus diubah dengan pendekatan dialog, pendekatan kemanusiaan. Bahwa kita semua adalah masyarakat yang sama, masyarakat yang sebenarnya ingin terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” cetusnya.

“Kita akan terus suarakan sampai benar-benar ditegakkan keadilan di tanah papua. Maka, kami tegaskan GMKI meminta pemerintah harus membentuk lembaga peradilan HAM berat untuk mengusut tuntas persoalan dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua dan harus segera juga buat tim investigasi independen yang bekerja sama dengan lembaga HAM termasuk komnas HAM untuk menginvestigasi peristiwa penembakan yang baru-baru ini dan pada tahun-tahun sebelumnya,” tegas Sahat lagi.

Terangnya, jika hal ini dilakukan, pihaknya meyakini, semua akan memasuki lembaran baru dan sama-sama akan mengantarkan menuju Indonesia yang penuh damai dalam bingkai bhineka tunggal ika.

Penulis : Clemens Mandcan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!