Portal Berita Papua Barat

GMNI Manokwari Tolak Disahkannya Revisi UU MD3

0 95
Revisi UU MD3
Revisi UU MD3 – Ketua DPC GMNI, Manokwari, Yosak Saroy. (Foto: Ist)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Revisi UU MD3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari menolak secara tegas disahkannya revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau (MD3).

Sebab kondisi ini dikhawatirkan memancing reaksi masyarakat, bahkan dikliam akan mencedarai hak demokrasi.

Menurut Ketua DPC GMNI Manokwari, Yosak Saroi, bahwa pasal yang dianggap kontroversi, rawan mengkriminalisasikan bagi yang menghina DPR. Bahkan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapapun yang merendahkan DPR dan anggota.

Dijelaskan Saroi bahwa, kondisi ini menyebabkan masyarakat secara luas tidak akan pernah mengkritik DPR, bahkan demokrasi bisa diciderai dan mati. Untuk itulah perlu dicermati dan jangan sampai hak demokrasi di kebiri.

“Jujur bahwa pasal diatas menyebabkan lembaga DPR kebal hukum dan anti kritik, maka kami GMNI dengan tegas menolak direvisinya UU MD3,” ucap Saroi, Selasa (20/2/2018).

Dia berpendapat bahwa petisi yang tergabung dalam koalisi MD3 untuk mengajukan kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP penganti UU atau Perpu agar UU MD3 kembali dikoreksi.

“Sebab dengan MD3 oleh DPRD ini sama saja melambangkan mundurnya Demokrasi di Negara Indonesia ini, dan DPR tak ubahnya menjadi lembaga monster yang kebal dan anti kritik,” tandasnya.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com