Portal Berita Papua Barat

Gubernur Dominggus: Pengerusakan Kantor, Sepenuhnya di Polres Manokwari

0 194
Pengerusakan Kantor
Pengerusakan Kantor – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, ditemui wartawan usai meresmikan rumah susun (Rusun) STT Erikson Trit, Selasa (10/4/2018). (Foto : Hanas Warpur/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pengerusakan Kantor.  Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan, pengerusakan di kantor gubernuran dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Setda Provinsi Papua Barat oleh kelompok massa yang mengatasnamakan mahasiswa, sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian resor (Polres) Manokwari.

Pernyataan ini, diungkapkan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menanggapi pengerusakan kantor gubernur, Jumat pekan lalu, kepada wartawan setelah meresmikan rumah susun (Rusun) STT Erikson Trit, Selasa (10/4/2018).

Dominggus mengatakan bahwa, sebenarnya jika para mahasiswa datang secara baik dan lakukan demo hal yang wajar-wajar saja. Namun disayangkan, kedatangan mahasiswa justru melakukan tindakan kekerasan dan anarkis melakukan pengerusakan faslitas pemerintah.

Itu artinya pengerusakan sudah berhubungan dengan masalah hukum, atau tidak pidana murni, maka kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kapolres Manokwari.

“Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka sudah menjadi kewenangan kapolres untuk memproses kasus tersebut. Bila perlu efek jera harus diberikan kepada mereka yang sudah melakukan tindak pidana, sebab misalnya kalau kedatangan mahsiswa secara baik pastinya dilayani oleh pejabat di provinsi dan sampaikan aspirasi secara tertib. Namun justru kedatangan mereka sudah anarkis dan membuat pengerusakan fasilitas pemerintah,” tegas Gubernur.

 

Baca Juga:  Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Dirusak

Di sisi lain, Provinsi Papua Barat bukan saja milik masyarakat Manokwari atau suku dan kelompok tertentu, melainkan milik masyarakat di 12 kabupaten, dan 1 kota se Papua Barat. Kemudian permohonan bantuan yang masuk ke provinsi bukan saja dari mahasiswa di Manokwari, melainkan berbagai permohonan datang dari kabupaten, kota.

“Ada ribuan permohonan tertumpuk di provinsi, maka secara bertahap harus dijawab secara merata berdasarkan kemampuan anggaran yang ada. Artinya bukan saja kita lihat Manokwari, tetapi semua kabupaten, kota kita lihat seara merata,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dominggus mengatakan kedepan permohonan bantuan beasiswa akan dikembalikan ke kabupaten, kota. Sebab berdasarkan pembagian dana otsus 90 persen ke kabupaten, kota dan 10 persen di provinsi. Bahkan bantuan permohonan harus dijawab secara bertahap, namun berdasarkan persyaratan penerima bantuan.

“Yang kita sesalkan adalah anarkis, maka silahkan berurusan dengan pihak kepolisian dan saya serahkan sepenuhnya kepada polisi dan kapolres harus melaporkan perkembangan, meskipun proses hukum, tetapi pembinaan pemerintah wajib dilakukan,” tutupnya.

Penulis: Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!