Portal Berita Papua Barat

Gubernur Mandacan Dukung Penuh Pemerataan JKN-KIS di Papua Barat

0 45
Pemerataan JKN-KIS di Papua Barat
Pemerataan JKN-KIS di Papua Barat – Perwakilan BPJS Cabang Manokwari, Tonny Adrian (Kanan) saat bertemu Kabiro Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat, Mathias Makambak, SH., MH, di ruang kerjanya, Selasa (13/2/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemerataan JKN-KIS di Papua Barat.  Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menyatakan siap dan mendukung penuh program pemerataan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Papua Barat.

Hal ini untuk menjawab Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi program JKN-KIS, yang mewajibkan Bupati dan Wali Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN-KIS.

“Untuk dapat mewujudkan pemerataan tersebut, pihak pemerintah Papua Barat, dengan tangan terbuka siap mendukung program JKN-KIS,” ungkap Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan melalui Kabiro Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat, Mathias Makambak, SH., MH, diruang kerjanya, Selasa (13/2/2018).

Ia menuturkan, khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) seyogyanya target pembiayan kesehatan khusus bagi OAP, akan diakomodir melalui pembiayaan dana Otsus sesuai amanah UU Otsus.
Dan kata dia, ini akan sejalan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi program JKN-KIS.

“Pemerintah percaya bahwa salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui bantuan kesehatan. Program-program seperti KIS dan JKN digalakkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dapat berkurang. Karena itu kami (Pemerintah Papua Barat, red) akan mendukung penuh,” ujarnya.

Sehingga kedepan terang dia, khususnya bagi OAP, sesuai amanah dan roh Otsus, pelayanan kesehatan akan lebih maksimal.

Menurut dia, hal ini bentuk komitmen Pemerintah Papua Barat dengan menargetkan peserta JKN akan mencapai 100 persen dari jumlah penduduk di tahun 2019.

Untuk KIS, tercatat 92.269.142 penerima yang terbebas dari iuran hingga Oktober 2017. Sementara untuk jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mampu menerima pasien JKN, terus meningkat jumlahnya. Yakni pada Desember 2016, ada 20.708 FKTP provider JKN. Begitu pula dengan Rumah Sakit, per Desember 2016 sudah ada 2.068 yang mampu menampung pasien JKN.

“Jika ini disetujui dan dirampungkan dalam MoU antara pihak BPJS Kesehatan dam Pemerintah Papua Barat, akan jadi Provinsi ke empat setelah Gorontalo yang mendukung penuh pembiayan kesehatan bagi masyarakatnya,” terang Mathias.

Mathias menambahkan, dimana program JKN-KIS ini harus dapat merata menjangkau seluruh masyarakat asli daerah di Papua blBarat.

Yaitu dimana upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam menjalankan instruksi tersebut adalah dengan mempermudah mekanisme pendaftaran kerja sama fasilitas kesehatan (Faskes) secara transparan melalui aplikasi Health Facility Information System (HFIS).

“Jadi nanti hasilnya BPJS akan berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait upaya pemenuhan standar kompetensi Faskes sesuai yang dipersyaratkan sehingga tepat sasaran,” cetus dia.

Diketahui sesuai informasi dihimpun, dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, tercatat baru sebanyak 7 wilayah kabupaten/kota dengan cakupan 100% mendukung penuh pelayanan kesehatan JKN-KIS bagi masyarakatnya.

Yaitu, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambraw, Maybrat, Fak-fak, Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan kabupaten lainnya belum mengakomodir pembiayaan JKN-KIS sepenuhnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!