Portal Berita Papua Barat

Hak Mahasiswa OAP Dilindungi UU Otsus, Marinus : Perlu Dibina Bukan Dibinaskan

0 154
Hak Mahasiswa OAP
Hak Mahasiswa OAP – Mantan aktivis Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Papua yang terlibat langsung memperjuangkan otsus, Marinus Bonepai.(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Hak Mahasiswa OAP.  Pemerintah Papua Barat diminta lebih mengutamakan dan melindungi generasi orang asli papua (OAP).

Pasalnya, mahasiswa adalah generasi OAP yang haknya sangat jelas dilindungi dalam undang-undang nomor 21 tahum 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat.

“Generasi AOP harus dibina dan dilindungi bukan dibinasakan. Hak mereka (Mahasiswa OAP, red) termuat jelas dalam otsus terkait pendidikannya,” ucap tokoh pemuda OAP, yang juga mantan aktivis uncen, Marinus Bonepai, yang menyikapi aksi pengerusakan fasilitas di perkantoran gubernur Papua Barat oleh ratusan mahasiswa lantaran dipicu permohonan bantuan pendidikan yang tak kunjung mendapat kejelasan, terjadi, Jumat (6/4/2018).

Menurut Marinus, generasi OAP semestinya dilindungi dan dibina serta mendapat perhatian lebih. Dan kata dia, terkait karakter kritis mahasiswa yang aktif saat berada di kampus adalah ciri-ciri mahasiswa atau generasi yang akan mampu bersaing dan mandiri di lingkungan masyarakat nantinya.

“Kita harus melihat secara bijak, kalau mahasiswa yang tidak aktif di kampus, pada saatnya nanti susah untuk bersaing mencari lapangan kerja. Sedangkan yang aktif atau kritis, kita pastikan mereka akan mudah dan mampu bersaing mencari dan membuat lapangan kerja sendiri. Jadi mereka adalah generasi OAP yang harus dibina bukan dibinasakan dari hak mereka,” cetus Marinus.

Baca Juga:  Otsus Dinilai Tak Lagi Jadi Solusi Melainkan "Ancaman"

Untuk itu, pihaknya berencana akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah Papua Barat dalam hal ini Gubernur, Dominggus Mandacan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menghimbau kepada SKPD terkait untuk memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat secara umum.

“Ini faktor masih ada pelayanan di SKPD yang belum maksimal, itulah buntutnya sehinga adik-adik mahasiswa dan masyarakat menjadi ribut. Misalkan, atasan berkata A bawahan berkata B C D dan seterusnya. Jadi mari kita dukung bapak Gubernur Papua Barat untuk tidak dibawa ke ranah hukum persoalan pengerusakankemarin, karema sekali lagi mereka perlu dibina bukan dibinasakan,” ucapnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!