Manokwari, Papuabaratoke.com – Idealnya Ada 20 Kontainer Sampah. Kebersihan menjadi masalah krusial di daerah ini. Bahkan, masalah persampahan sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan predikat Manokwari Ibu kota Provinsi Papua Barat. Seharusnya, dengan predikat tersebut kota ini harus menjadi wajah dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat.
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Manokwari Purwo Adi Prasetio, Kamis (5/10/2017) mengakui, tugas penanganan sampah oleh Bidang Persampahan belum maksimal.
Kata Purwo, kondisi ini disebabkan sarana penunjang yang dimiliki belum memadai. Misalnya, Truk dan Ambrol, sebagian besar yang digunakan dalam kondisi kurang layak alias rusak. Ironis, dengan volume sampah yang tinggi, hanya 2 armada saja yang siap.
“Itu juga sering masuk-keluar bengkel yang membuat kami harus berutang sama pihak bengkel. Bidang Pengelolaan Sampah baru dibentuk. Ini dialihpindahkan fungsi yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Pekerjaan Umum, kami baru berjalan tiga bulan ini, ujarnya.
Purwo mengemukakan, tahun anggaran 2017 pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta. Anggaran tersebut untuk membiayai pengadaan 3 unit truk dan 12 kontainer. Sejumlah kontainer sampah itu, juga berfungsi sebagai TPS (tempat pembuangan sementara). TPS-TPS ini akan ditempatkan pada beberapa titik strategis yang menjadi tempat ‘langganan’ warga membuang sampah. Seperti di Kampung Ambon, Pasar, Reremi dan titik lainnya.
“Warga sering menumpuk sampah di titik-titik tertentu, misalnya di Pertamina, SMAN 01 Manokwari dan beberapa tempat lainnya. Ini dikarenakan tidak ada TPS yang memadai yang disiapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Ditambahkan, idealnya tersedia sebanyak 20 kontaier sampahan di daerah. Namun, kemampuan anggaran yang belum memadai sehingga pengadaannya diupayakan secara bertahap. Pengadaan kontainer sampah dijadwalkan rampung pada November mendatang.
“Saat ini kami sedang susun master plan pengelolaan sampah. Sekarang kami masih pakai yang lama dari PU. Kami akan usulkan ke DPRD bulan November sehingga akan lebih maksimal pada tahun 2018 sesuai program bupati “Kota Manokwari menuju zero sampah”. Kami harap peran aktif masyarakat ikut mendukung dengan tidak mebuang sampah sembarangan,” pungkasnya. (ILO/PBOke)
