Papuabaratoke.com — Persoalan insfrastruktur, perekonomian dan kawasan kumuh masih menjadi persoalan di Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, untik mengurangi itu, pemerintah Manokwari telah menyusun sekumlah program strategis agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, tanpa peran pemerintah pusat, program itu tidak bisa terealisasi secara maksimal dan bahkan dirasakan langsung masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar Komite II DPD RI untuk membantu memperjuangkan aspirasi yang akan mereka sampaikan.
“Saya harap DPD bantu aspirasi kami. Terutama rekayasa infrastruktur. Sebab, kepadatan penduduk terus terjadi di Manokwari lantaran merupakan ibu kota provinsi,” ujar Hermus dalam kegiatan padat karya KSOP Manokwari yang dihadiri anggota komite II DPD RI,
Mamberob Y Rumakiek, S.Si. M.Kesos, Senin (6/7).
Menurutnya, rekayasa pembangunan perlu dilakukan untuk merencanakan tata daerah ini kedepannya. Jika tidak, maka Manokwaru akan bertumbuh menjadi kota kumuh
“Kita berfikir 10 atau 15 tahun kedepan. Untuk itu, kita perlu pembangunan Manokwari kearah modern,” tandasnya.
(njo)
