Portal Berita Papua Barat

Ini Alasan Parlemen Jalanan Tolak Kunjungan Kapolri ke Papua Barat

0 325
Tolak Kunjungan Kapolri
Tolak Kunjungan Kapolri – Orasi damai Panglima Parjal di depan Kejari Manokwari, Rabu (2412018). (Foto: Clemens Mandacan/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Tolak Kunjungan Kapolri.  Organisasi massa Parlemen Jalanan (Parjal) dengan tegas menolak kedatangan Kapolri Jendral Titto Karnavian di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, yang dijadwalkan Minggu 28 Januari 2018 mendatang.

Penolakan tersebut dikarenakan Parjal menilai masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum yang hingga saat ini tidak tuntas diselesaikan oleh Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Diantaranya, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Dinas Perumahan Papua Barat, pengadaan Kapal LCT Cargo di Sorong Selatan, Dugaan Korupsi Pembangunan gedung Rektorat Unipa.

Pihak penegak hukum dituding seakan tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Dalam aksi penolakan yang berlangsung di lampu merah Makalew Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Rabu (24/1/2018) ini, melalui orasi ilmiahnya, Rusmanudin Kleukusa anggota Parjal, menagih janji Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang akan mengangkat Putra Papua sebagai Kapolda Papua Barat.

“Tak hanya soal penangan kasus dugaan korupsi yang tebang pilih, Kami juga menagih janji, akan mengangkat dan melantik putra Papua sebagai Kapolda Papua Barat,” lantangnya.

Pantauan Papuabaratoke.com, organisasi massa yang dipimpin Ronald Mambiew tersebut melanjutkan aksinya di depan Kantor Kejari Manokwari, dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak aparat keamanan Kepolisian Resort (Polres) Manokwari.

Panglima Parjal, Ronald Mambiew yang menyatakn sikap di depan Kejari Manokwari, mengemukakan jangan pernah membungkam demokrasi dan harus diberi ruang.

“Hari ini kami turun ke jalan dengan maksud dan tujuan mengingatkan dan mengkritik penegakan hukum yang ada di Papua Barat, agar tetap berpijak pada UUD 194, sehingga hasilnya positif bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakannya, yakni meminta kepada Kapolri tanpa bermaksud mengintervensi ketentuan internal Kepolisian RI, yakni mengakomodir putra asli Papua untuk memimpin di daerahnya sendiri ketika sudah mencapai waktunya.

Baca Juga:  Kajari : Sulitnya Eksekusi Terpidana DPO, Karena Kerap Dilindungi

“Hanya saja kami berpijak pada amanat UU 21 tentang Otsus, bahwa siapapun dia, putra-putri Orang Asli Papua baik di TNI-Polri, wajib dipromosikan. Jika ada putra asli Papua yang sudah bintang satu, mengapa tidak dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Kami memohon dengan hormat kepada bangsa dan negara ini memberi ruang kepada Bapak Petrus Wayne sebagai Kapolda Papua Barat,” tuturnya.

Karena menurut dia, Brigjen Pol Petrus Wayne tak lama lagi dalam yakni dua tiga tahun kedepan akan memasuki masa pensiun. Alangkah indahnya kata dia, diberi penghargaan untuk menjadi Kapoda Papua Baarat.

Tak hanya itu, pihaknya juga minta penuntasan kasus Oto Ilahau mantan Bupati Sorsel, untuk diselesaikan di Papua Barat, bukan di Mabes Polri.

Dan Ia menegaskan, jika hal ini tak diindahkan maka akan melakukan aksi yang lebih besar dan menduduki Bandara Rendani Manokwari.

“Kalau tidak didengar dan dilaksanakan apa yang menjadi permintaan kami, kita tidak bisa bicara lagi, tapi kami akan duduk boikot Bandara Rendani Manokwari,” pungkasnya.

Tolak Kunjungan Kapolri – Penyerahan Pernyataan Sikap oleh Panglima Parjal, Ronald Mambiew kepada Kepala Kejari Manokwari, Agus Djoko Santoso SH, usai aksi damai Penolakan Kapolri, Rabu (24/1/2018). (Foto: Clemens Mandacan/PBOKe)

Sebelum membubarkan diri, usai berorasi, Panglima Parjal Ronald Mambiew menyerahkan pernyataan sikpanya kepada, Kepala Kejari Manokwari, Agus Djoko Santoso SH.

Penulis : Clemens Mandacan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!