Manokwari, Papuabaratoke.com – Keberadaan Kampung dalam struktur Pemerintahan Daerah, juga berperan menentukan kesuksesan pembangunan.
Pembangunan tentu tak maksimal jika pembangunan kampung tak dikelola dengan baik. Mantan Ketua GMKI Cabang Jayapura, Seby Seblon Ibiah, mencontokan konflik yang menghambat pembangunan di Kabupaten Maybrat. Para Kepala Kampung dan masyarakat menjadi korban jika tak sejalan dengan kebijakan Kepala Daerah.
“Terkesan persaingan para elit politik menghambat pembangunan di Maybrat. Saat Pilkada, mereka menjadikan kampung sebagai lahan politik,” ujarnya Selasa (27 Juni 2017).
“Konfilk memecah-belah kesatuan masyarakat disana harus dihentikan.
Praktek politik tak sehat saat pilkada membuat masyarakat tidak sejahtera,” terangnya lagi.
Seby juga menyebut tak ada regulasi Perda atau Perkam untuk mengatur kemandirian otonomi kampung, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kampung.
Selain itu, DPRD setempat juga tak memainkan peran sebagaimana mestinya. “Konflik kepentingan masyarakat kampung memicu orang berlomba-lomba menjadi kepala kampung. Sebenarnya, kepala kampung dipilih berdasarkan mufakat, bukan karena kepentingan politik,” tegasnya.
Selain itu, Seby menyarankan penataan sistem Pemerintahan Kampung yang baik untuk membangun infrastruktur kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.
“Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kampung, pasti bangkit dan mandiri dengan pengembangan potensi unggulan. Diantaranya pertanian, perikanan, anyaman kursi rotan, anyaman noken/koba dan lainnya,” tutupnya. (ILO/PBOKe)
