Portal Berita Papua Barat

Jawab Tuntutan Pemilik Hak Ulayat ke PT. Pertamina, Pemda Siap Dampingi ke Jakarta

0 306
Tuntutan Pemilik Hak Ulayat ke PT. Pertamina
Tuntutan Pemilik Hak Ulayat ke PT. Pertamina – PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII dipalang dan dituntut angkat kaki alias meninggalkan tempat, oleh masyarakat pemilik hak ulayat, Kamis (1/3/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Tuntutan Pemilik Hak Ulayat ke PT. Pertamina.  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari siap mendampingi masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat seluas 41.389 M2, yakni Daud Mandacan dan Semuel Mandacan ke Jakarta.

Dimana berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) RI, atas permohonan kasasi perkara perdata No. 20/Pdt.G/2015/PN Mnk Jo No. 35/Pdt/ dalam perkara antara PT. Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina (Persero) TBBM Manokwari Marketing Operation Region VIII Pemeritah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Melawan Tn. Samuel Mandacan, dkk yang dikabulkan MA RI.

Keduanya menuntut Direktur Utama PT. Pertamina segera menyelesaikan ganti rugi tanah seluas 41.389 m² (Empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang telah digunakan PT.

Hal ini diungkapkan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, saat menjadi penengah saat masyarakat memalang PT Pertamina TBBM Manokwari, Kamis (1/3/2018) siang.

“Secara hukum putusan kasasi belum ada putusan Inkcrah yang dikeluarkan oleh MA RI. Tapi untuk menghargai proses hukum negara dan hukum adat, mari kita bicara dan Pemda Manokwari siap fasilitasi pemilik hak ulayat ke Jakarta, kita bertemu Dirut Pertamina dan kita masukan surat pernyataan kembali,” ujar Bupati Demas Paulus Mandacan, di hadapan puluhan massa pemilik hak ulayat.

Baca Juga:  38 Tahun Gunakan Tanah Adat Tanpa Bayar, PT Pertamina TBBM Manokwari Dituntut Angkat Kaki

Demas mengatakan, terkait penyelesaian sengketa tanah yang berlangsung sejak tahun 2014 ini, telah beberapa kali disidangkan dan dikuatkan bahwa PT. Pertamina telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Tak hanya itu, kata Demas PT. Pertamina tak dapat menunjukan surat kepemilikan tanah seluas 41.389 m2 (4,1 Hektar). Namun PT. Pertamina berdalih dalam mekanisme pembayaran tak lah semudah jika tidak ada keputusan tegas dari Kementerian BUMN atau Direktur Utama PT Pertamina Pusat.

“Kasi keluar uang di lembaga BUMN ini tidak sembarang, apalagi persoalan ini masih terus berlanjut dalam fakta persidangan. Tapi bagaimana pun akan tetap dibijaki dan Pemda Manokwari mendukung penuh proses yang telah berjalan. Sehingga diharapkan kepada pemilik hak ulayat agar bersabar hingga bersama bertemu pihak terkait di Jakarta dan bicarakan hal ini,” jelas Demas.

Direncanakan, Senin (6/3/2018) mendatang, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, akan mendampingi para pemilik hak ulayat yakni Daud Mandacan dan Semuel Mandacan serta kuasa hukum dan korlap penguhubung aksi menuju Jakarta untuk menemui pihak PT. Pertamina.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com