Manokwari, Papuabaratoke.com – Kasus Normalisasi Sungai Raja Ampat. Kamar Adat Papua (KAP) Provinsi Papua Barat mengingatkan Polda Papua Barat tak bermain mata dalam menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi normalisasi sungai di Kabupaten Raja Ampat.
Pasalnya, Polda Papua Barat dinilai tak transparan dan membudayakan khasanah pembiaran penuntasan dugaan kasus korupsi yang menjadi harapan masyarakat. Dan hingga saat ini tak ada kejelasan pasti terkait sejauh mana perkembangan penyelidikannya.
“Kami (KAP, red) melihat kasus-kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat, Polda Papua Barat masih kerap tidak menghargai suara dan harapan rakyat dalam hal penuntasannya. Padahal rakyat telah melakukan tindakan pengawasan, dan bukan sekedar melaporkan semata, juga bukti yang mengarah kepada keterlibatan para oknum-oknum pejabat pun telah dilampirkan kepada jajaran penyelidik,” kata Ketua KAP Raja Ampat Stenly Sawyai versi pimpinan Yance Kambu, Kepada Papuabaratoke.com, via seluler Kamis (29/3/2018).
Ia mengatakan, bahwa masyarakat menjadi korban perampasan hak adat melalui aksi korupsi yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat.
Untuk itu, pihaknya mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja segera menuntaskan kasus korupsi ini.
“Kita masyarakat mengharapkan adanya ketegasan Kapolda. Jangan hanya mengutamakan segelintir kepentingan politik, sehingga jajaran Polda Papua Barat dinilai lemah dan tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi,” tukas dia.
Sebelumnya kata Stenly, kasus korupsi ini telah masuk pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat, namun hingga memasuki tahun ketiga, penyelidikannya belum ada perkembangan lebih lanjut.
“Tim penyelidik dari polda katanya sudah turun lakukan kroscek ke lapangan tapi kok belum diterbitkan BAP lebih lanjut?? Selain itu kami dengar bahwa kasus ini malah dikembalikan ke kewenangan Jajaran Polres disana apakah benar Polda tidak mampu?? Kami harap Kapolda tolong kontrol bola panas ini, dan harus menjadi atensi. Kasian anak-anak aktivis mahasiswa yang telah bekerja dan berani menyuarakan keadilan dan penegakan hukum tapi hanya sebatas di pertemuan dan hilang begitu saja,” ucap Stanly.
Sementara atas dugaan korupsi di Kabupaten Raja Ampat selain Persoalan Jalan Lingkar Waigeo, sesuai informasi dihimpun tim Papuabaratoke.com, Polda Papua Barat telah mendatangkan ahli konstruksi untuk menghitung kerugian negara, usai melakukan pertemuan beberapa waktu lalu antara Polda Papua Barat dengan Mahasiswa Raja Ampat yang dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja.
“Saya pernyatakan kepada Polda Papua Barat, kenapa kasus ini tidak mengeluarkan BAP menjadi persoalan apa. Ataukah kasus ini malah dijadikan lahan proyek lagi agar mau mendapatkan uang proyek tersebut sebagai objek vital dari Bupati Raja Ampat??,” tuding Stenly mempertanyakan sikap Polda Papua Barat.
