Manokwari, Papuabaratoke.com – Polda PB Dituding Mengada-Ada. Alasan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Cargo LCT Sorsel Indah ke penyidiki tipikor Bareskrim Mabes Polri, dituding mengada-ada.
Pasalnya, sikap Polda PB atas Kasus yang menyeret dan menjadikan mantan Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Otto Ihalauw sebagai tersangka ini sejak awal menjadi sorotan Publik sekaligus menguji profesionalitas penyidik hingga akhirnya terus menuai kontra.
Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma mengatakan, alasan pengalihan berkas Polda Papua Barat ke Mabes Polri yang menyatakan kesibukan tersangka OI di Jakarta sebagai salah satu tokoh pemekaran daerah bukanlah hal yang tepat.
“Tidak masuk akal jika kesibukan OI di Jakarta dijadikan alasan Polda PB melimpahkan kasus ini ke unit Tikipor Bareskrim Polri. Ini bukan pelimpahan, tapi adalah pengalihan kasus. Pendapat saya alasan ini mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang kuat,” cetus Wamafma, melalui siaran persn yang diterima Papuabaratoke.com, Kamis (18/1/2018).
Tersangka (OI,red) ini, bukanlah seorang warga Negara RI yang mendapat hak istimewa di dalam hukum. Dikarenakan bukan pejabat negara yang patut mendapat kebijakan penanganan dan pelimpahan berkas perkaranya sebagaimana telah disampaikan oleh Polda PB melalui penyidik Direskrimsus Polda.
“Tindak pidana Korupsi yang di sangkakan kepada OI merupakan tindak pidana Korupsi yang nyata sangat merugikan keuangan daerah. Untuk itu pertanggung jawababan hukumnya semestinya diselesaikan melalui alat kelengkapan penegakan hukum yang ada di daerah (PB, red) atau di Polres Sorsel, bukan di Bareskrim,” tukas Wamafma.
“Oi bukanlah pejabat Negara yang patut diberikan hak imunitas sehingga segala proses hukum yang sudah dilaksanakan diabaikan oleh penegak hukum di daerah, khususnya Polda PB,” sambungya.
Menurut Wamafma, pengalihan perkara OI ke Mabes Polri tak memiliki alasan hukum yang kuat dan patut diduga aparat hukum Polda PB tak mampu melaksanakan dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang nyata OI telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan dua alat bukti pada 27 Oktober 2017 lalu.
“Patut dan wajar masyarakat menduga bahwa ada upaya untuk menghilangkan perkara ini. Sehingga Mabes Polri perlu melakukan pengawasan atau monitoring langsung kepada Polda PB kaitan dengan pelaksanaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh OI.
Dan pengalihan pemeriksaan kasus OI oleh Polda PB membuat poblik bertanya apakah Polda PB tidak memiliki kekuasaan berdasarkan KUHAP,” pungkasnya.
