Portal Berita Papua Barat

Kawal Dana Desa, Kontribusi Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Harus Kasat Mata

0 28
Kawal Dana Desa
Kawal Dana Desa – Sosialisasi Peran Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Dalam Mengawal Dana Desa
Manokwari, Papuabaratoke.comKawal Dana Desa. Menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman pemantauan, pengawalan, dan pengawasan dana desa antara Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Polres Manokwari, Rabu (25/10/2017), menggelar sosialiasi dan tatap muka bersama seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Jajaran Polres. Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres, AKBP Christian Rony Putra, S.I.K, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan. Dan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Teguh Prasetyo, Perwakilan Inspektorat Kabupaten, Agus Winarsa. Pihak Kejaksaan tidak hadir dalam sosialisasi dan tatap muka ini.

Saat menyampaikan arahan, Kapolres Christian Rony mengemukakan, pelibatan Polri dalam pemantauan, pengawalan, dan pengawasan dana desa merupakan penjabaran Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dikatakan, tugas yang dibebankan tersebut tidak main-main.
“Kapolsek dan Bhabinkamtibmas tidak lagi melakukan penyimpanan hukum dalam penggunaan dana desa. Saya tidak mau dengar ada Kapolsek dan Bhabinkamtibmas mencari-cari kesalahan kepala desa/kampung.

Tugas kita dalam pengawasan ini dalam rangka pencegahan, bukan mencari kesalahan. Sehingga alokasi dana desa betul-betul sesuai peruntukannya, sehingga masyarakat bisa merasakan faedahnya,” tegas kapolres.
Dikatakan, pelibatan Polri dalam mengawal dana desa bertujuan agar program Presiden Jokowidodo ini, benar-benar digunakan tepat sasaran dans sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pembangunan.

Kawal Dana Desa
Sosialisasi Peran Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Dalam Mengawal Dana

“Pimpinan kita mengharapkan tidak ada penyimpangan atau permainan dari Kapolsek atau Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan dana desa. Saya tekankan, kontribusi Polri khususnya para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas harus terlihat aplikatif di lapangan harus kasat mata,” tegas kapolres. Dikatakan, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh aparat kampung.

Kapolsek dan Bhabinkamtibmas juga bisa meminta laporan penggunaan dana desa dan laporan efektivitas penggunaan dana desa. Di mana, laporan ini akan dikumpulkan oleh Kasat Binmas dan dikirim secara berjenjang hingga sampai ke Mabes Polri.

“Para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas harus proaktif serta luangkan waktu mengimbau kepala kampung/desa segera membuat rincian pengelolaan dana desa. Rincian ini bisa dituangkan dalam bentuk papan pengumuman dan baligho yang dipasang di tempat-tempat keramaian biar bisa dipantau oleh masyarakat dan LSM. Saya harapkan rekan-rekan sampaikan kepada Kepala desa/kampung. Agar tidak melakukan penyimpangan,” ucapnya.

Baca Juga:  Dianggap Urai Konflik Maybrat, Gubernur Dominggus Dukung Pemekaran 2 DOB

Ditegaskan juga, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, harus jeli dalam mendeteksi potensi konflik dalam pengelolaan dana desa. Kapolsek dan Bhabinkamtibmas yang berkinerja baik akan mendapatkan reward berupa promosi untuk karir dan kepangkatannya. Kita harus bersyukur karena Pimpinan kita sangat mengapresiasi anggota yang berprestasi,” tuturnya.

Jumlah Polsek dan Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Manokwari masing-masing sebanyak 12 Polsek dan 251 personil yang disebar mencakup tiga Wilayah Kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, dan Tambrauw.
Menyoal SMD aparatur kampung/desa yang minim, lanjut Kapolres, seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas wajib membantu tugas aparat kampung.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

“Bhabinkamtibmas sudah biasa buat pertanggungjawaban keuangan. Kapolsek juga bantu, jangan sampai aparat kampung buat laporan fiktit atau mark up sehingga penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya,” ujar kapolres.
Kapolres mengemukakan, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk kedepankan tindakan preventif dan lakukan pendekatan, jangan mencari-cari kesalahan kepala desa/ kampung. Kepala suku yang juga merangkap kepala kampung/desa, perlu dibimbing.

“Saya bersama forkopimda akan ke lapangan untuk mengecek sejauh mana aplikasi ini dilaksanakan. Apakah sudah berbuat terkait apa yang sudah diberitahukan. Untuk itu, kita harus proaktif,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Dema Paulus Mandacan meminta bantuan kepolisian terkait kampung-kampung yang dinilai butuh perhatian lebih. Pasalnya, sebagian kepala kuku juga ada yang merangkap sebagai kepala kampung, sehingga ini berdampak pada pengelolaan dan penggunaan dana desa.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada kepolisian sudah membantu pemerintah melakukan pengawasan. Kami minta bantu rekomendasi jika ada kampung yang tidak optimal dalam pengelolaan dana desa. Dana desa cukup besar. Jangan sampai disalahgunakan karena tujuan pembangunan tidak akan tercapai,” ujar Demas.
Menyoal kapasitas SDM aparatur kampung/desa, Demas mengemukakan, ke depannya Pemda akan melakukan upaya-upaya perbaikan SDM, sehingga bisa maksimal dalam melaksanakan tugas.

“Kerjasama melalui pengawasan dana desa, diharapkan bisa membawa kemajuan,” ucap Demas.
Kepala Dis Pemberdayaan Masyaralat dan Kampung, Teguh Prasetyo menambahkan, pengelolaan dan penggunan dana desa yang juga ikut dikawal oleh kepolisian sangat membantu tugas pedampingan yang dilakukan oleh dinas. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!