Portal Berita Papua Barat

Kejari Manokwari Terima Berkas Tahap Satu Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni

0 88

 

Kejari Manokwari, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Teluk Bintuni
Kejari Manokwari – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi pidsus) Kejaksaan Negeri Manokwari, Muslim, SH. (Foto : Adrian Kairupan/PBOke)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Kejari Manokwari.  Kejaksaan Negeri Manokwari menerima berkas perkara dugaan korupsi dari Penyidik Polres Teluk Bintuni yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni, NH.

Dalam perkara ini, NH diduga menggelapkan dana retribusi faktur sejak 2012-2015. Dana ini tidak disebarkan ke Kas Daerah. Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara perbuatannya berkisar Rp400 juta.

“Kita resmi telah menerima tahap I dugaan kasus korupsi Bintuni pada 27 desember 2017 kemarin,” ujar Kasi Pidsus Manokwari Muslim, SH di ruang kerjanya, Rabu (10/1/2018) sore.

Muslim menyebutkan, kasus dugaan korupsi dana restribusi faktur hasil perikanan tahun 2012 – 2015 dinas kelautan dan perikanan tersebut segera dituntaskan dan dikirim pengadilan.

“Pelimpahan berkas perkara tahap satu ke Kejaksaan Negeri Manokwari adalah hutang penyidik kepada jaksa sejak diterbitkannya SPDP. Kasus ini akan segera dituntaskan,” tandasnya.

Muslim menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera meneliti berkas perkara, untuk segera BAP supaya dinilai oleh PU kelayakan dan kelengkapannya. Jika belum lengkap maka diberikan catatan-catatan kepada penyidik untuk melengkapi BAP dengan tambahan informasi tertentu. Dengan demikian, tersangka masih menjadi tanggung jawab penyidik.

“Pada tahap satu, tanggung jawab tersangka masih berada di penyidik, pengiriman berkas ini agar perkar diteliti untuk kelengkapan P-21 atau tahap dua. dimana dalam tahap II kita harapkan Penyidim dapat segera mempercepat pelimpahan kasus ini kepada Kejari Manokwari,” ucapnya.
Di mana, proses penyerahan perkara antara penyidik dengan Penunut Umum (PU) disebut Pra Penuntutan (Ps 110 KUHAP). “Dengan jangka waktu pengembalian berkas dari Penuntut Umum ke penyidik adalah 14 hari,”tambah Muslim.

Baca Juga:  Dua Oknum Pejabat Papua Barat, Resmi Digiring ke Kejari Manokwari

Ditambahkan, dalam penanganan kasus korupsi, pihak Kejari tidak ada kompromi. Dan, sesuai mekanisme prosedur hukum tetap berjalan dan tidak ada tebang pilih dalam penyelesaian kasus-kasus hukum terlebih kasus korupsi.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
error: Content is protected !!