Manokwari, Papuabaratoke.com – Makna Bintang Kejora. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat (AM-PB), Napoleon Fakdawer menyatakan, harus ada penegasan yang mengatur tentang makna bintang kejora bagi orang asli Papua.
“Apakah makna bintang kejora yang sering diwujudkan dalam berbagai atribut, seperti baju kaos, noken, tas, perhiasan, dan lainnya. Adalah pemaknaan akan simbol budaya atau justru ini adalah simbol politik yang menunjukan perlawanan terhadap negara,” kata Napoleon, Senin (5/2/2018).
Pernyataan Napoleon ini menyikapi insiden kecil – terkait penyitaan sejumlah atribut yang bermotifkan bendara bintang kejora oleh aparat keamanan di areal pelabuhan dari tangan beberapa warga yang hendak berkunjung ke Pulau Mansinam sesaat sebelum mengikuti HUT Pekajaran Injil ke 163 tahun.
“Ada dua permasalahan mendasar terkait penggunaan simbol bintang kejora oleh masyarakat. Apakah simbol ini digunakan dalam konteks budaya seperti yang termaktub di dalam UU Otsus. Ataukah ini bagian dari pemaknaan sebagai simbol Papua Merdeka. Ini harus jelas,” katanya.
Selama ini, kata Napoleon, penggunaan simbol tersebut dalam berbagai wujud memicu, bahkan menimbulkan gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan. Yang tak jarang menimbulkan gangguan kamtibmas.
“Ini masalah serius yang harus disikapi oleh Majelis Rakyat Papua Barat, juga fraksi Otsus dan kalangan akademisi. Mereka harus mainkan peran yang lebih dalam konteks penggunaan simbol tersebut,” ujar dia.
Dua pihak tadi yang disebutkan Napoleon. Dinilai paling ber-tanggung jawab, karena dari sisi politik dan budaya, dua pihak tersebut merupakan pengewejantahan representasi orang asli Papua dalam lembaga pemerintahan.
“Fraksi Otsus dan MRPB harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pihak kemanan tentang makna dari simbol bintang kejora, harus jelas. Kita jangan salah kaprah. Apakah simbol ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, atau ini simbol budaya,” tandasnya.
Napoleon menyarakan, perlu dibuatkan aturan tentang penggunaan simbol-simbol budaya, dengan tetap merujuk pada Undang Undang Otonomi khusus. Sebab, simbol ini diatur di dalam UU Otsus.
“Harus ada penjelasan, kalau di larang, jelas dilarang. Karena sampai saat ini masih bebas dijual, dan ini ada manfaat ekonomi yang bisa dipetik oleh masyarakat,” tuturnya.
Pendefinisian akan penggunaan simbol bintang kejora sangat substansi untuk mendapat ketegasan. “Kita tidak cari kambing hitam tetapi kita ingin masyarakat hidup tentram. Bagaimanapun kita masih ada dalam bingkai NKRI sehingga masyarakat wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Kita tidak usah takut untuk perjelas masalah ini,” pungkasnya.
Penulis : Razid Fatahuddin
