
Manokwari, Papuabaratoke.com – Langkah Hukum Forum Peduli Otsus. Langkah hukum yang ditempuh Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi khusus (FMAPO), yang akan melakukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapolda Papua Barat terkait seleksi bintara sekolah inspektur polisi (SIP) angkatan 47, mendapat dukungan penuh Fraksi Otonomi Khusus (FO) DPR Papua Barat (DPR PB).
Ketua FO DPR PB Yan Anton Yoteni menyatakan, empat (4) anak asli Papua yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi SIP Angkatan 47 oleh Panitia Daerah (Panda) Papua Barat, justru menimbulkan kekecewaan bagi orang (asli) Papua.
“Kami orang asli Papua kecewa, karena kami kecewa maka negara ini adalah negara hukum. Kita akan tempuh jalur hukum, kita PTUN-kan Kapolri sekaligus Kapolda Papua Barat untuk mencari keadilan,” tegas Yoteni, Rabu (7/3/2018).
Kata Yoteni upaya hukum yang akan dilakukan dijamin oleh Negara – dalam konteks Otonomi khusus upaya hukum tersebut juga dijamin oleh Undang Undang Otsus.
“Kami bagian dari warga negara Indonesia. Ini (Papua Barat,red) adalah daerah otonomi khusus, jika kami tidak dihargai, dihormati sebagai bagian dari warga negara, maka kita akan PTUN biar sekalian dunia internasional tahu kelakuan negara ini terhadap orang asli Papua modelnya seperti ini,” ujarnya.
Menurut Yoteni, langkah mendukung upaya hukum tersebut, ia telah ke Jakarta dengan maksud untuk bertemu Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian.
Meski demikian, dirinya tidak sempat bertemu kapolri. Kapolri sedang melaksanakan ibadah umroh. “Saya bertemu pejabat terkait di Mabes Polri dan terjadi diskusi. Dan ini harus jadi perhatian,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja menegaskan untuk menghasilkan SDM Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter).
Sekaitan dengan itu, maka proses seleksi harus dilaksanakan secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntable, dan kompetitif.
Pernyataan kapolda ini disampaikan pada saat penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia dan peserta penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Angkatan 2018.