Portal Berita Papua Barat

Ketua FO DPR Papua Barat Dukung Langkah Hukum Forum Peduli Otsus

0 75
Langkah Hukum Forum Peduli Otsus
Langkah Hukum Forum Peduli Otsus – Ketua Fraksi Otonomi Khusus (FO) DPR Papua Barat (DPR PB) Yan Anton Yoteni. (Foto: Hanas Warpur/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Langkah Hukum Forum Peduli Otsus.  Langkah hukum yang ditempuh Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi khusus (FMAPO), yang akan melakukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapolda Papua Barat terkait seleksi bintara sekolah inspektur polisi (SIP) angkatan 47, mendapat dukungan penuh Fraksi Otonomi Khusus (FO) DPR Papua Barat (DPR PB).

Ketua FO DPR PB Yan Anton Yoteni menyatakan, empat (4) anak asli Papua yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi SIP Angkatan 47 oleh Panitia Daerah (Panda) Papua Barat, justru menimbulkan kekecewaan bagi orang (asli) Papua.

“Kami orang asli Papua kecewa, karena kami kecewa maka negara ini adalah negara hukum. Kita akan tempuh jalur hukum, kita PTUN-kan Kapolri sekaligus Kapolda Papua Barat untuk mencari keadilan,” tegas Yoteni, Rabu (7/3/2018).

Baca Juga:  Protes Hasil Seleksi SIP Angkatan 47, Forum Peduli Otsus Bakal Tempuh Jalur Hukum

Kata Yoteni upaya hukum yang akan dilakukan dijamin oleh Negara – dalam konteks Otonomi khusus upaya hukum tersebut juga dijamin oleh Undang Undang Otsus.

“Kami bagian dari warga negara Indonesia. Ini (Papua Barat,red) adalah daerah otonomi khusus, jika kami tidak dihargai, dihormati sebagai bagian dari warga negara, maka kita akan PTUN biar sekalian dunia internasional tahu kelakuan negara ini terhadap orang asli Papua modelnya seperti ini,” ujarnya.

Menurut Yoteni, langkah mendukung upaya hukum tersebut, ia telah ke Jakarta dengan maksud untuk bertemu Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian.

Meski demikian, dirinya tidak sempat bertemu kapolri. Kapolri sedang melaksanakan ibadah umroh. “Saya bertemu pejabat terkait di Mabes Polri dan terjadi diskusi. Dan ini harus jadi perhatian,” tandasnya.

Baca Juga:  Nama Empat Anak Asli Papua Peserta SIP Angkatan 47 ‘Hilang’ dalam Radiogram Kapolri

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja menegaskan untuk menghasilkan SDM Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter).

Sekaitan dengan itu, maka proses seleksi harus dilaksanakan secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntable, dan kompetitif.

Pernyataan kapolda ini disampaikan pada saat penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia dan peserta penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Angkatan 2018.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com