Portal Berita Papua Barat

Korupsi Grand Prix, JPU Didesak Beberkan Dugaan Keterliban Oknum DPR-PB

0 842
Korupsi Grand Prix
Korupsi Grand Prix – Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari Ronal Mambiauw (Kiri) dan Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Provinsi Papua Barat, Jefry Auparay.(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Korupsi Grand Prix.  Jaksa Penuntu Umum (JPU) pada kasus pengadaan lahan sirkuit motor prix, di SP 6 jalur 13, Kampung Bowi Subur, Distrik Masni Kabupaten Manokwari, diminta beberkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR-PB dalam kasus tersebut.

Hal ini nyatakan oleh Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari Ronal Mambiauw menyikapi fakta persidangan pendengaran saksi dalam kasus yang menyeret kepala biro pemerintahan pemprov Papua Barat, SE, Rabu (14/2/2018) kemarin.

Menurutnya, JPU semestinya membuka lebih jauh dalam persidangan asal muasal mekanisme alokasi anggaran senilai Rp, 2,9 miliar yang diperutukan pengadaan lahan tersebut.

“Fakta yang kami dengar di persidangan (Rabu 14/2/2018, red) ada sejumlah kejanggalan. Pasalnya para saksi yang dihadirkan JPU, banyak menjawab tidak tahu menahu akan persoalan pengadaan tanah sirkuit tersebut,” ujar Ronal Mambiaw, kepada Papuabaratoke.com, Kamis (15/2/2018).

Menurut Ronal, bahwa berdasarkan sejumlah keterangan saksi dalam persidangan tersebut, mengarah kepada adanya dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPR-PB terhadap program pengadaan lahan tanah tersebut.

Dimana alokasi anggaran ini diduga dipaksakan untuk didorong dalam pengganggaran tahun 2016 sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Parlemen jalanan mendesak JPU beberkan dan transparan keterlibatan oknum (DPRPB, red) yang diduga terkait dana siluman atau dana aspirasi yang diprogramkan dan dianggarkan dalam proyek pengadaan lahan sirkuit grand Prix ini. Ini ide dari oknum siapa? Tolong JPU selidiki dengan baik dan tegas, serta transparan. Supaya jika ada kesalahan pelanggaran secara administrasi, proses suap-menyuap dan dugaan unsur lainnya harap dibuka dalam fakta persidangan serta BAP para saksi, Penyidik JPU perlu tegaskan itu, jangan tebang pilih,” kata Ronald.

Ronald yang ditanya lebih jelas siapa oknum anggota DPR-PB yang diduga terlibat tersebut, Ronal menegaskan, kuncinya ada pada salah satu terdakwa, dan salah satu saksi.

Baca Juga:  Penempatan Pejabat Harus Sesuai Disiplin Ilmu

“Perlu ada kejelasan. Karena ada salah satu saksi yang juga terduga itu bukan orang adat dan pemilik adat setempat. Tapi kok bisa menerima dana tunai yang bukan sedikit dalam pembayaran tanah pengadaan tersebut itu atas perintah siapa? Apakah instruksi aturan aktor oknum tersebut atau siapa? Jadi intinya yang punya aspirasi tolong dihadirkan, agar kita dengar pernyataan kesaksiannya,” cetus Ronald.

Senada, Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Provinsi Papua Barat, Jefry Auparay mengatakan, polemik kasus pengadaan sirkuit lahan grand Prix ini, dinilai sepihak dalam menghadirkan para saksi. Dimana, terkait jumlah pendanaan yang dianggarkan tersebut berasal dari pihak dan aspirasi yang tidak dijelaskan secara transparan.

“Saya kira di persidangan yang menghadirkan 5 orang saksi itu, dengan gamblang menerangkan bidang biro pemerintahan hanya mengelola dana sekitar Rp 1,2 miliar dari jumlah anggaran Rp 2,9 miliar sesuai APBD yang disangkakan. Menjadi pertanyaan kami adalah, dana sisa sekitar Rp. 1,750 miliar sekian itu, berasal dari mana dan aspirasi siapa?,” tanya Jefry Auparay.

Parlemen Jalanan (Parjal) dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) mengharapkan agar para penegak hukum dapat lebih maksimal mengungkapkan fakta kebenaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sorkuit grand Prix Masni, Kabupaten Manokwari.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!