Manokwari, Papuabaratoke.com – Belum lama ini Pemda dan DPRD Manokwari menggelar pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan ini membahas MoU Pemda Manokwari yang tidak mengalokasikan anggaran untuk sistem yang akan digunakan OPD PTSP.
“DPRD dan bupati diminta klarifikasi, kenapa belum mengalokasikan anggaran untuk sistem PTSP,” ujar Wakil Ketua DPRD Manokwari, Frengky Awom, Senin (31 Juli 2017) di Kantor DPRD Manokwari.
Padahal, menurutnya sistem itu penting untuk bisa digunakan OPD mencegah gratifikasi saat mengurus ijin di PTSP. Ini juga sebagai tindak lanjut MoU dengan KPK sebagai upaya pencegahan tindak korupsi.
Menurutnya, Pemda Maokwrai dan DPRD sepakat jika alokasi anggaran untuk sistem tersebut masuk prioritas pada Perubahan APBD 2017.
“DPRD sangat mendukung sistem itu . Apalagi sekarang sudah ada OPD PTSP yang juga di inisiasi oleh dewan. Kalau APBD induk eksekutif usulkan, pasti kita juga mendukung,” papar Awom.
OPD PTSP menjadi salah satu OPD yang baru di Manokwari. OPD tersebut untuk mengakomodir investor yang akan mengurus perijinan usaha di Manokwari. (WHY/PBOke)
